Pemkot Bekasi Gelontorkan Rp 400 Miliar, Gus Shol Sindir Rekannya

RADAR NONSTOP - Maraknya isu terkait pemanfaatan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berkembang saat ini menimbulkan beragam pertanyaan di kalangan masyarakat.

Terlebih lagi santer beredar kabar soal rumah sakit swasta yang tidak melayani pasien pemegang KS Berbasis NIK yang menjadi program Jamkesda yang diluncurkan Pemkot Bekasi ini.

Menanggapi isu ini, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, H. Sholihin menegaskan, KS Berbasis NIK tetap menjadi program andalan Pemkot Bekasi yang sampai saat ini masih berlaku.

“Ketika masyarakat masih membutuhkan program Kartu Sehat ini, maka Fraksi PPP akan tetap mempertahankan program tersebut, karena manfaatnya sudah dirasakan masyarakat,” ujarnya usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Mustikajaya, Senin (11/2).

Politisi yang akrab disapa Gus Shol ini lantas mengingatkan masyarakat agar tidak tertipu oleh informasi atau berita yang belum dipastikan kebenarannya.

“Walikota Bekasi sudah menegaskan tetap menjalankan program KS. Nah, masyarakat harus yakin dengan apa yang sudah disampaikan pemimpinnya dong,” ungkapnya.

Hal ini, imbuh Gus Shol, juga dibuktikan dengan digelontorkannya anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk pelayanan KS Berbasis NIK.

“Masyarakat jangan percaya dengan hoax yang bilang bahwa Kartu Sehat tidak berlaku lagi. Apalagi anggaran untuk Kartu Sehat ini sudah digelontorkan kok,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Shol menyentil rekan-rekannya sesama anggota legislatif dari fraksi berbeda yang kerap mempermasalahkan program KS Berbasis NIK.

“Mereka menolak, tapi mereka juga pegang dan punya KS, harusnya jangan gitu dong,” ujarnya menyindir.