Festival Pemuda Indonesia di Kemenpora Dinodai Panitia yang Tak Transparan

RN - Hari pertama penyelenggaraan Festival Pemuda Indonesia dikantor Kementerian Pemuda dan Olahraga diwarnai dengan banyak kejadian yang tidak mencerminkan semangat pemuda yang justru dilakukan oleh oknum panitia.

"Hari pertama Festival Pemuda Indonesia, kami tim Futsal PERISAI mengalami kejadian yang jauh dari nilai sportivitas. Salah satunya setiap pemain yang menerima Kartu Kuning harus membayar Rp. 50.000 ." Ujar Joko Apriyanto, Ketua Delegasi PP PERISAI sekaligus official Tim Futsal PERISAI dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/10/2024).

Joko melanjutkan, sebagai Ketua Delegasi yang ditunjuk Ketua Umum PP.PERISAI, dirinya merasa keberatan dengan aturan yang berlaku dalam pertandingan Futsal yang tidak disosialisasikan kepada peserta atau OKP yang menjadi peserta Festival Pemuda Indonesia. 

"Bukan soal denda Rp. 50.000 tapi cara dan perilaku panitia Futsal yang tidak Fair.  Dan uangnya harus diserahkan kepada panitia. Kan aneh. Pamitia mengutip Kartu Kuning. Jelas kami keberatan. Kami juga tidak dilibatkan dalam Technical Meeting." Kata Joko.

Hal lain yang dipersoalkan oleh PP.PERISAI adalah aturan pertandingan yang akan diberikan setelah pertandingan selesai. Joko tidak mengerti jalan pikiran panitia Futsal yang baru akan menyerahkan aturan main setelah pertandingan.

"Dimana-mana peraturan pertandingan atau kompetisi selalu diterima peserta sebelum pertandingan dimulai. Jadi kami tahu Hak dan Kewajiban kami sebagai peserta yang diatur oleh panitia. Kalau mau bikin aturan sendiri ya jangan undang OKP,” protes Joko 

Selain di Futsal, peserta Seminar dari PP.PERISAI juga mendapatkan perlakuan yang diskriminatif menyangkut uang ganti transport peserta seminar.

"Di forum seminar sebelumnya disampaikan, bagi peserta yang mengikuti seminar sampai selesai akan mendapat uang transport sebesar untuk 15 kader Tapi sampai seminar selesai uang transport yang dijanjikan ternyata tidak diberikan." ucap Joko

"Event nya Festival Pemuda Indonesia harus dihentikan dan dilakukan evaluasi karena perilaku penyelenggaranya jauh dari sportivitas dan ada oknum yang mau belajar korupsi." tegas Joko.