RN - PDIP mulai galau. Partai berlambang Banteng ini memberikan syarat khusus kepada calon kepala daerah yang akan didukung di Pilkada 2024.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan kepada kader-kader PDIP yang hendak maju Pilkada 2024. Dia meminta calon kepala daerah tidak bohong dan jangan gombal.
Pesan itu menjadi inti utama arahan Megawati ketika berbicara di dalam rapat konsolidasi partai dengan para kepala-wakil kepala daerah dari PDIP. Rapat itu dilaksanakan secara tertutup bertempat di Gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2024).
BERITA TERKAIT :Diketahui, PDIP merasa dibohongi oleh Jokowi dan Gibran. "Pertama adalah kedisiplinan," kata Megawati.
Kedisiplinan mencakup berbagai dimensi, seperti disiplin organisasi hingga disiplin dalam bertindak dalam konteks hukum. Sebab potensi sektor hukum bisa dieksploitasi dan akan menjadi lubang yang rentan terhadap intimidasi.
Kualifikasi yang kedua, kata Megawati, yakni soal kejujuran. Menurut Megawati, kejujuran sangat diperlukan dalam konteks berorganisasi.
"Jadi kedua, tidak bohong. Bagi saya, kalau kita berkomitmen die hard, ya harus die hard beneran. Kalau bohong, lebih baik tidak usah. Daripada nanti sudah jadi (pejabat) tapi nanti berbohong, lebih baik satu wilayah itu kosong (dari kader yang duduk sebagai kepala daerah)," beber Megawati.
Kemudian, Megawati menyampaikan kualitas ketiga terkait komitmen untuk semakin rajin turun ke bawah dan bekerja di tengah rakyat.
"Turun ke bawah dan jadilah solusi atas masalah rakyat. Dalami masalah rakyat dan bantu rakyat untuk mencari solusinya. Jadi pesan saya terus dan selalu turun ke bawah kepada rakyat. Rakyat harus kita bantu dan lindungi," pungkas Megawati.
Rapat koordinasi itu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Tampak hadir sejumlah pengurus DPP PDIP seperti Wakil Bendahara Rudianto Tjen hingga para Ketua DPP seperti Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Wuryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, dan Ribka Tjiptaning.
Kepala daerah yang hadir adalah para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur dari seluruh Indonesia yang baru menjabat 1 (satu) kali. Peserta rapat itu berjumlah hampir 200 orang.