RN - Rekonsiliasi Prabowo ke PDIP bakal berat. Sebab, sebagai parpol besar dan pemenang Pemilu 2024 berdasarkan quick count, PDIP pastinya lebih gagah menjadi oposisi.
Pada era SBY, PDIP sudah 10 tahun menjadi oposisi dan berbuah manis. Artinya, kalau saja PDIP berkoalisi dan hanya mendapatkan satu atau dua kursi menteri sebaiknya memilih oposisi.
Karena rakyat juga butuh oposisi untuk mengoreksi kinerja pemerintah. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat, tidak perlu adanya rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati lantaran tidak adanya ketegangan yang signifikan antara keduanya.
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua DPRD Kab Bekasi Dibui, Kader PDIP: Kita Pesta Bung Leman Diborgol
Leman Selalu Lolos, Pernah Diperiksa KPK Kasus Suap Meikarta, Kini Diborgol Kejari Kabupaten Bekasi
"Rekonsiliasi apa? Kan enggak ada yang masalah, kan enggak ada yang berbeda, apa rekonsiliasi. Politik kita ini kadang cengeng, untuk hal-hal yang melanggar etik santun," kata Ray Rangkuti.
Menurutnya, jika PDIP akhirnya luluh dengan politik dinasti yang dibangun Jokowi itu justru lebih berbahaya lantaran tidak adanya pengoreksi dari pihak luar.
PDIP sejak lama berpengalaman menjadi oposisi, sehingga dinilai tepat jika nanti Prabowo-Gibran berkuasa, PDIP yang masih menjadi partai besar perlu dalam posisi check and balances di pemerintahan pasca Jokowi.
