KONI Aceh Kirim Sinyal Ngeri, PON Terancam Batal
RN - Kabar buruk datang dari KONI Aceh. Kabar itu soal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI pada 2024 berpotensi batal digelar di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Dugaan itu dilontarkan oleh Ketua Umum KONI Aceh Kamaruddin Abubakar. Dia menilai hingga saat ini belum ada kegiatan terkait PON yang dilaksanakan oleh Pemprov NAD. Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang sebagai Ketua PB PON XXI wilayah Aceh tidak membuat kebijakan serius.
"Sampai sejauh ini nyaris tidak ada pergerakan apa pun di lapangan terkait gelaran PON XXI Aceh sebagai tuan rumah PON XXI," ungkap Kamaruddin kepada wartawan, Kamis (28/9).
BERITA TERKAIT :Festival Pemuda Indonesia di Kemenpora Dinodai Panitia yang Tak Transparan
Sea Games Hingga Olimpiade Dikawal Wamenpora, Yang Cari Proyek Olaharga Bakal Amsiong
Saat ini, lanjut pria yang biasa disapa Abu Razak itu, kegiatan pemusatan latihan daerah (pelatda) untuk persiapan atlet Aceh yang terjun dalam arena PON XXI sudah terhenti. Alasannya tidak ada ketersediaan dana.
"Kalau kami lihat progres di lapangan tidak ada kemajuan apa pun. Sementara waktu hanya tersisa hitungan bulan. Saya meragukan PON XXI di Aceh akan terlaksana," ungkapnya.
Sejauh ini, kata Kamarudin, Pemprov Aceh belum melakukan langkah-langkah kongkret terkait persiapan sebagai tuan rumah PON XXI. Baik dari segi anggaran, panitia daerah, infrastruktur, hingga promosi kegiatan.
"Ketidaksiapan ini akan mencoreng nama baik Aceh sebagai tuan rumah maupun peserta PON XXI itu sendiri," beber Kamaruddin.
Padahal, lanjutnya, seharusnya event PON di Aceh sepatutnya bisa menjadi rahmat bagi masyarakat olahraga di Aceh. Sebab, akan terbangun venue cabang olahraga berstandar nasioal seperti halnya PON XX yang digelar di Papua.
"Jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, maka PON XXI yang akan digelar di Aceh terancam gagal total. Seharusnya proyek strategis nasional ini menjadi event momen perpisahan bagi bapak Presiden Jokowi kepada rakyat Aceh," tutup Kamaruddin.
Sebagaimana diketahui PON XXI 2024 dilaksanakan oleh dua provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Aceh.
Bikin Berat
Persoalan lain juga muncul. DPRA menyoroti rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Selain itu rencana untuk merobohkan Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya Banda Aceh juga ikut disorot.
Adalah anggota DPRA Zulfadli yang melayangkan kritik terhadap anggaran Rp 1,2 triliun untuk PON 2024. Dia menilai anggaran sebesar itu hanya akan memberatkan APBA.
Zulfadli menjelaskan, usulan anggaran untuk pembangunan venue PON di Aceh mencapai Rp 2,4 triliun. Dari jumlah itu, hanya Rp 883 miliar ditanggung APBN 2023 dan sisanya Rp 1,28 triliun disebut telah disetujui Pj Gubernur Achmad Marzuki untuk dibebankan kepada APBA.
"Pembiayaan PON tersebut akan menyedot Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang akan merugikan masyarakat Aceh. Hal ini akan berdampak pada pembangunan Aceh ke depan," katanya, Sabtu (23/9).
Sementara anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma turut menyikapi perihal terkait penggunaan anggaran APBA untuk penyelenggaraan PON 2024, sebesar 1.2 triliun.
Haji Uma mengingatkan Pemerintah Pusat untuk tidak menyandera Aceh dengan beban anggaran PON 2024, menggunakan Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) sebesar 1.2 triliun.
"Pemerintah pusat jangan menyandera Aceh dengan membebankan anggaran 1.2 triliun untuk PON 2024 melalui DOKA. Hal ini sangat memberatkan dan merugikan Aceh dari sisi optimalisasi pembangunan tahun 2024", ujar Haji Uma.
Menurut Haji Uma, memang penetapan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON 2024 melalui proses bidding, namun pemerintah pusat mestinya memberi dukungan anggaran secara lebih maksimal, karena ini Proyek Strategis Nasional dan pertimbangan kemampuan anggaran daerah.
Haji Uma menambahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya jika kondisi anggaran Aceh sangat berat untuk menanggung beban kekurangan anggaran PON sebesar 1.2 triliun, karena persentase DOKA hanya tinggal 1 persen.
“Dari informasi yang saya peroleh, jika kekurangan biaya PON berkisar 350 hingga 500 milyar Aceh masih mungkin, namun jika Aceh harus menanggung 1.2 triliun, Aceh tidak mampu. Memakai dana DOKA untuk PON akan muncul masalah lain yaitu ketimpangan pembangunan dan itu merugikan Aceh”, kata Haji Uma.
