Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

BPPD Cianjur Sebut Hotel Yasmin Cipanas Tunggak Pajak Rp 12 Miliar

RN/CR | Rabu, 09 Januari 2019
BPPD Cianjur Sebut Hotel Yasmin Cipanas Tunggak Pajak Rp 12 Miliar
-Net
-

RADAR NONSTOP - BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur akan memberikan sanksi tegas terhadap Hotel Yasmin di Kecamatan Cipanas karena menunggak pajak hingga Rp12 miliar.

Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah BPPD Kabupaten Cianjur, Hendra Wira Wiharja,mengatakan, Hotel Yasmin sudah menunggak pajak sejak 2011 hingga saat ini yang nilainya terus bertambah setiap tahun di Cianjur, Rabu (9/1/2019).

"Tercatat hingga akhir tahun, hotel yang memiliki ratusan kamar itu memiliki tunggakan hingga Rp12 miliar. Kami sudah beberapa kali memanggil pemilik, hanya perwakilannya yang datang memenuhi panggilan," katanya.

BERITA TERKAIT :
Istilah Kawin Kontrak Di Puncak Dan Cianjur, Peminatnya Dari Timur Tengah Hingga Jakarta  
Kawin Kontrak Cewek-Cewek Cianjur Layani Seks Pria Timur Tengah 

Pihak pengelola berjanji akan mencicil dan akhir tahun hanya bisa mencicil sebesar Rp100 juta. Pihak hotel berdalih pengeluaran untuk operasional lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemasukan, sehingga baru bisa mencicil sebesar itu.

"Pihak pengelola mengeluhkan minimnya pemasukan karena sebagian besar tamu yang datang hanya untuk menggelar acara tanpa menginap. Sehingga pemasukan tidak dapat menutupi operasional sehari-hari," katanya.

Terlepas dari dalih tersebut, tambah dia, pihaknya menunggu itikad baik untuk membayar tunggakan pajaknya selama ini, jika tidak pihaknya akan menjatuhkan sanksi sampai penyitaan oleh negara.

"Meskipun Cianjur belum memiliki juru sita untuk masalah tersebut, BPPD sudah berkoordinasi dengan Bapenda Jawa Barat dan bisa dilimpahkan penyelesaian masalah hingga penyitaan ke regional Bogor," katanya.

Pihaknya telah melakukan studi banding dan berkoordinasi dengan wilayah yang memiliki masalah serupa, ternyata bisa dilimpahkan ke regional Bogor karena Cianjur tidak memiliki juru sita.