Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Jabatan Kadis Dan Camat Tangerang Diisi Pria, Pak Arief Gak Percaya Perempuan Bisa Memimpin?

Bcr | Selasa, 16 Mei 2023
Jabatan Kadis Dan Camat Tangerang Diisi Pria, Pak Arief Gak Percaya Perempuan Bisa Memimpin?
Net
-

RN- Mutasi dan Promosi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendapatkan kritikan kader PPP, Een Irianti.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Syeh Yusuf (UNIS) Tangerang itu menganggap Pemkot Tangerang tidak adil lantaran tidak memberikan ruang untuk perempuan menjadi pimpinan dalam struktur pemerintahan.

"DPRD Provinsi Banten saat ini sedang gencar gencar melakukan sosialisasi perda tentang Pangarus Utamaan Gender (PUG) di Banten," ucapnya dikutip dari media

BERITA TERKAIT :
Benarkah Pj Gub DKI Murka dan Bakal Rombak Eselon II dan III Termasuk 2 Walikota.?
Di Bawah Komando Bang Sani, Kesbangpol Jakbar Lakukan Seleksi Calon Paskibraka 2024

"Dengan digesernya posisi Camat Batuceper yang perempuan, itu menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang Pengarus Utamaan Gender hanya bersifat Wacana yang dituangkan dalam produk legislasi. Karena kenyataannya sangat sulit terealisasi Perda tersebut diterapkan di Banten khususnya di Kota Tangerang," tambah Een Irianti.

Een mengatakan, melihat ada ketimpangan karena lagi- lagi sulit untuk melihat perempuan memiliki posisi sebagai pimpinan di pemerintahan.

"Bahkan, kepala dinas pemberdayaan perempuan yang notabennya mengurusi permpuan saja kepala dinasnya laki laki.

Fenomena ini menjadi representasi yang menunjukkan bahwa Kota Tangerang mengalami krisis kepemimpinan perempuan," cetusnya.

Menurut Een, mutasi dan rotasi yang dilakukan Pemkot Tangerang bisa menjadi hal yang sensitif.

"Ini menjelang tahun politik yang juga menjadi kekhawatiran, jangan sampai kebijakan rotasi dan promosi yang dilakukan dapat mempengaruhin netralitas ASN sebagai pejabat publik," pungka