RN - Penunjukan Ganjar Pranowo sebagai capres mengubah peta politik. Prabowo Subainto yang getol menggalang koalisi besar bisa berantakan.
Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sejak Agustus 2013. Ia menduduki jabatan selama dua periode. Tren kinerja Ganjar ada yang menyebut luar biasa tapi banyak juga yang menilai biasa-biasa saja.
Biasa-biasa saja lantaran jumlah orang miskin di Jawa Tengah masih tinggi. BPS menyebut data orang miskin di Jateng mencapai 3,83 juta.
BERITA TERKAIT :Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
Ganjar Masih Abu-Abu Hadiri Pelantikan Prabowo, Jangan-Jangan Belum Ikhlas?
Bahkan ekonomi Jateng saat Corona melanda sempat anjlok bahkan minus sekitar 2,65 persen pada 2020.
Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat sebesar 5,27 persen dan tetap stabil di atas 5 persen sampai 2019.
Kemudian, pada 2021, laju ekonomi kembali bangkit meski belum normal menjadi 3,32 persen. Selanjutnya, pada akhir 2022, lajunya kembali ke level 5 persenan menjadi 5,31 persen.
Lalu berapa harta kekayaan Ganjar? Berdasarkan LHKPN yang diunggah KPK, harta dan kekayaan politisi PDIP ini tercatat sebesar Rp11,7 miliar hingga akhir 2021.
Nilai tersebut naik sekitar Rp1,1 miliar dari harta dan kekayaan Ganjar pada akhir 2020 yang sebesar Rp10,52 miliar.
Gaji pokok (gapok) Ganjar ternyata tak terlalu besar yakni hanya Rp3 juta per bulan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 Perubahan PP Nomor 9 Tahun 1980.
Selain gapok, Ganjar juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp5,4 juta per bulan. Artinya, jika ditotal, maka penghasilan akhir Ganjar sebagai gubernur Jateng hanya Rp8,4 juta per bulan.
Di samping itu, sebagai pimpinan tertinggi di daerah, Ganjar juga menerima biaya penunjang operasi (BPO). Berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000, besaran BPO Ganjar adalah sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tahun ini, PAD Jateng ditargetkan mencapai Rp15,43 triliun. Artinya, BPO Ganjar bisa mencapai Rp20 miliar setahun.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah merilis kenaikan jumlah penduduk miskin yang semula 3,83 juta pada Maret 2022, menjadi 3,86 juta pada September 2022.
Merespons hal itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebelumnya mengaku akan membuat program "micro targeting" dengan menggandeng kepala desa hingga camat di semua daerah di Jateng. Ini juga sekaligus mengatasi persoalan stunting.
"Sehingga kita harapkan bisa ketahuan dengan detil, yang miskin siapa, datanya di mana saja, jumlahnya berapa, intervensinya seperti apa. Dan kalau sudah ada, penanganannya mesti dilakukan secara kolaboratif," ucap Ganjar dalam keterangan tertulis.
Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri acara Rakornas Forkopimda 2023 bersama seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Sentul, Bogor, Selasa (17/1/2023).
"Saya kira Pak Presiden sedang mengibarkan bendera start untuk tahun anggaran 2023, agar semuanya siap," kata Ganjar.
Meski program penanganan kemiskinan dan stunting berjalan dengan, Ganjar mengakui terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan.
"Tapi kami tetap siaga. Maka Insya Allah mulai minggu ini kami akan roadshow di beberapa tempat dan memberikan penugasan pada kawan-kawan kades untuk mendata dengan detail. Camat saya minta mengkoordinasikan dan masing-masing bupati akan bertanggungjawab di daerah-daerahnya," tegasnya.
