BPBD Dapat Angin Surga, Jokowi Minta Kepala Daerah Anggarannya Harus Diperbanyak
RN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendapat angin surga. Angin itu datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran bencana.
"Siapkan anggarannya, jangan sampai BPBD berteriak 'pak tidak ada anggarannya'," ujar Jokowi dalam sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/3/2023).
BERITA TERKAIT :Diprediksi Bakal Diguyur Hujan, Walikota Jaksel Tingkatkan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Diapit Dua Gunung, 24 Kecamatan Di Kabupaten Bogor Rawan Longsor Dan Banjir
"'Pak, anggarannya kecil sekali'. Padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana," lanjutnya.
Bencana-bencana itu seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi, dan gunung berapi. Jokowi menyebut harusnya pemda berdiri di garda terdepan dalam hal kebencanaan.
"Siapkan (anggarannya), jangan setiap bencana yang ditelepon kepala BNPB, Menko PMK," tambah Jokowi.
"Daerah dulu mestinya, kalau (anggaran) besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk, mestinya seperti itu, benar? jadi setuju anggarannya diperbesar?," kata Jokowi.
"Setuju," teriak peserta rapat.
"Ada yang tidak setuju? silahkan tunjuk jari, saya beri sepeda," canda Jokowi.
Kerja Lambat
Jokowi juga menyoroti sistem peringatan dini bencana. Dia menilai peringatan dini saat ini masih terlambat sehingga perlu ditingkatkan.
Hal itu diungkap Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/3/2023).
Menurutnya, semua pihak baru sibuk saat bencana terjadi. Padahal hal itu dinilai penting untuk meminimalkan korban dan kerugian.
"Yang saya lihat kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat pas terjadi bencana. Padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana, itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus jadi prioritas untuk meminimalisasi korban maupun kerugian," kata Jokowi.
Jokowi lalu menyinggung sistem peringatan dini yang dinilainya masih sering terlambat. Termasuk edukasi ke masyarakat terkait skenario evakuasi saat terjadi bencana. Jokowi menilai hal itu masih diabaikan.
"Yang pertama penting itu peringatan dini, ini sering masih kita terlambat peringatan dini. Yang kedua mengedukasi masyarakat, latihan dan lain-lain harus dilakukan. Skenario harus juga disiapkan. Kalau pas terjadi misalnya gunung berapi larinya ke mana, kalau pas ada gempa bumi larinya ke mana. Seperti ini secara detail yang sering kita abai," ujarnya.
"Pas ada bencananya kita pontang panting, begitu sudah rampung ya rampung. Lupa bahwa yang namanya pra bencana itu penting, memberikan edukasi pelatihan penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, kemana akan berlindung," lanjut Jokowi.
Jokowi juga menyoroti konstruksi tata ruang. Jokowi meminta pihak terkait untuk tidak memberikan izin masyarakat untuk membangun rumah di daerah rawan bencana.
"Ketiga terkait tata ruang dan konstruksi. Dinas-dinas utamanya dinas PU daerah, Bappeda harus betul-betul menyiapkan jangan sampai terjadi, karena itu selalu terulang," ujarnya.
Jokowi mengambil contoh daerah Palu yang kerap terjadi gempa di titik yang sama. Namun, masih ada saja masyarakat yang membuat perumahan di titik tersebut.
"Misalnya di Palu. ada satu desa atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, 50 tahun selalu berulang gempa dari situ. Selalu titiknya sama. Tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Keliru apa keliru? sudah jelas-jelas, begitu juga untuk tanah longsor. Tempat-tempat yang kita tahu tanahnya rawan, tanah longsor masih diberi izin untuk mendirikan bangunan. Hati-hati mengenai ini," ucapnya.
