RN - Serangan PDIP ke NasDem dilawan. Sekjen Nasdem, Johnny G Plate menanggapi sejumlah "serangan" yang dilontarkan elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap menteri-menteri yang merupakan kader partainya.
Menurutnya, tak perlu ada kebisingan di publik yang menghadirkan diskursus politik.
"Reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden, Nasdem selalu konsisten dengan sikap tersebut. Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden," ujar Johnny lewat keterangannya, Rabu (4/1).
BERITA TERKAIT :Anies Disuruh Rebut Kursi Gubernur Jakarta, Surya Paloh Ogah Tekor Dua Kali Ya?
Bu Mega, Gibran Sudah Siap Dipecat Dari PDIP Tuh...
Menurut Jhonny, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengimbau semua pihak fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan gotong royong.
"Nasdem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik. Nasdem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen," ujar Johnny.
"Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin," sambung Menteri Komunikasi dan Informatika itu.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi IV DPR Djarot Saiful Hidayat mengingatkan kepada seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyukseskan dua tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun terdapat sejumlah menteri yang perlu dievaluasi kinerjanya.
Ia sendiri mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Namun, ia melihat bahwa hal tersebut pasti terjadi, meskipun tak dapat dipastikan kapan.
"Yes, (reshuffle) keniscayaan, kalau menurut saya, itu pasti. Tentang kapan? ya itu jangan bertanya kepada saya. Ya biasanya Rabu Pon, oh ya, Rabu Pon ya, Rabu Pon itu setiap bulan ada Rabu Pon, nah jadi kita tunggu saja," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).
Secara khusus, ia menyoroti kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang merupakan mitra koalisinya. Menurutnya, seharusnya keduanya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
"Itu lebih gentle (untuk mengundurkan diri). Ya sebab apa? sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis pak Jokowi," ujar Djarot.
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menertawai kedua politisi PDIP itu. Ia mempertanyakan maksud dari ucapan Djarot dan Hasto.
Menurut Irma, dua menteri dari NasDem yang berada di Kabinet Indonesia Maju tidak pernah melakukan kesalahan. Lantas ia menantang menteri PDIP untuk mengadu prestasi dengan menteri NasDem di sisa masa jabatannya.
"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati-hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," ujar Irma kepada wartawan, Jumat (30/12).
Irma juga menyinggung soal penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan digunakan secara tak tepat selama pandemi Covid-19.
"Yang kedua, enggah usah jauh-jauh bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah. Terus di mana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi," imbuhnya.
Ia menyebut tudingan kepada menteri NasDem itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. Sebab Mentan Syahrul Yasin Limpo selama ini dinilai membela kepentingan para petani demi kesejahteraan.
