Mutu Pelayanan Melehoy, HBH Disarankan Reformasi Birokrasi SKPD dan BUMD
RN - Guna menggenjot mutu pelayanan yang belakangan banyak dikeluhkan warga Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi Hartono (HBH) disarankan reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi menjadi sangat penting dan urgen dilakukan agar kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta bisa berjalan dengan baik.
“Reformasi birokrasi bisa dimulai dengan mengganti Sekretaris Daerah (Sekda), Wali Kota, Camat hingga Lurah,” ujar Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah seperti dilansir rmol, Rabu (30/11).
BERITA TERKAIT :Pemprov DKI Dorong BUMD Tingkatkan Peran Sebagai Agen Pembangunan Jakarta
Omzet Jeblok, Ancol Salahkan MRT, Pengamat: Buruk Rupa Cermin Dibelah
Kenapa harus dimulai dari Sekda? Menurut Trubus, sebab Sekda merupakan orang kedua setelah Pj.
“Kemudian juga Wali Kota, Camat dan Lurah itu diganti semua kalau dia mau kocok ulang semua,” cetus Trubus.
Trubus menyakini, saat ini masih banyak pejabat DKI Jakarta era Anies Baswedam yang kinerjanya tidak optimal. Misalnya kurang optimalnya sektor pelayanan masyarakat.
Menanggapi narasi soal Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai Antitesa Anies Baswedan, Trubus menilai hal itu terlalu berlebihan dan kental muatan politis dari kelompok kontra dalam rangka mencari dukungan.
“Terlalu jauh, itukan pernyataan pernyataan politis dari kelompok kelompok pendukungnya (Anies) tapi itu sengaja dikontruksi untuk seolah olah mencari dukungan,” kata Trubus.
Trubus menambahkan, sampai saat ini Heru Budi Hartono tidak banyak melakukan perubahan pada jabatan strategis pada jajarannya. Bahkan, Heru Budi pun tidak menghilangkan kebijakan gubernur sebelumnya, seperti soal jalur sepeda.
Terpisah, Aktivis Muda Jakarta, Yudha menambahkan, Pj Gubernur juga harus berani kocok ulang BUMD, baik itu komisaris, dirut dan lain - lain.
“Jangan berhenti di Jakpro saja. Dirut yang ditengarai bermasalah dengan masker lalu dipecat, namun menjadi dirut lagi di BUMD berbeda sangat layak untuk diganti,” tandas Yudha.
