RN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi sangat mengapresiasi tumbuhnya pers di daerah.
Ia sepakat pers tidak boleh dibungkam. Pers harus merdeka.
Hal ini disampaikan Edy Rahmayadi ketika menerima kunjungan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari usai jalan pagi bersama.
BERITA TERKAIT :Edy Rahmayadi menilai salah satu peran pers adalah mengkritik kebijakan pemerintah, namun bukan bersifat sentimen apalagi tendensius.
"Saya termasuk tipe yang tidak alergi terhadap kritik tapi saya kecewa bila kritik dilandasi oleh kepentingan, sentimen pribadi dan tendensius," ujar mantan Pangkostrad ini didampingi Kadis Kominfo Sumut Ilyas S Sitorus.
Atal hadir di Medan bersama beberapa pengurus PWI Pusat untuk memantapkan Sumut tuan rumah Hari Pers Nasional pada Februari 2023.
Edy menyatakan pers wajib dipelihara oleh negara karena awal terwujudnya Indonesia merdeka lewat pers.
"Jadi negara ini merdeka tidak hanya karena senjata tapi juga karena penanya wartawan yang menyuarakan api perjuangan untuk Indonesia merdeka," tegas Edy Rahmayadi seraya menyebut tugas pers jugalah yang mengisi kemerdekaan saat ini.
Sebagai mantan Pangkostrad, Edy menyebut sesungguhnya intel yang paling tinggi itu pers. Pers bisa membuka sesuatu yang belum diketahui publik. Oleh karenanya pers jangan dikerdilkan apalagi mau dikerdilkan karena kepentingan. Pers harus berdiri dan berbuat untuk kepentingan rakyat.
"Kembalikan pers ke hati rakyat," ujar Edy seraya menyatakan dirinya menyimpan koleksi koran terbitan tahun 1937.
Tagline Hari Pers Nasional
Dalam pertemuan ini, Atal menyatakan, tagline Hari Pers Nasional di Sumatera Utara pada 9 Februari 2023 adalah "Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat" dan akan mengeluarkan Deklarasi Medan di Hari Pers Nasional nanti.
Edy mendukung kegiatan HPN di Sumut dengan harapan pertemuan nasional para insan pers ini harus bisa memberikan buah pikiran, gagasan yang dapat memberi manfaat bagi daerah maupun pusat.