Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Kasian Orang Desa Apalagi di Pegunungan Sulit Akses BBM

Tori | Sabtu, 29 Oktober 2022 - 14:01 WIB
Kasian Orang Desa Apalagi di Pegunungan Sulit Akses BBM
Ketua DPD RI La Nyalla M Mattalitti/dok pribadi
-

RN - Susahnya masyarakat di pedesaan memperoleh BBM.

Hal ini menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina harus menjamin seluruh masyarakat tak mampu bisa menjangkau BBM subsidi, termasuk masyarakat pedesaan.

Ia telah menerima aspirasi dari masyarakat desa kelangkaan BBM. Termasuk masyarakat desa di Majalengka, Jawa Barat, yang mengadu jika mereka harus membayar hingga Rp14.000 per liter demi mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Padahal, banderol Pertalite hanya Rp10.000 perliter

BERITA TERKAIT :
Meratus Tersudutkan oleh Saksi-saksinya Sendiri Dalam Persidangan
Sidang Penggelapan BBM Kapal Meratus, Keterangan Saksi dengan Dakwaan Tak Sinkron

Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan jika pengawasan harus dilakukan dengan ketat.

"Yang harus diingat, SPBU memang sudah tidak boleh menjual ke pengecer semenjak UU Migas ada, SPBU hanya boleh menjual ke end user," tuturnya, Sabtu (29/10/2022).

LaNyalla menjelaskan, BUMDes sebenarnya bisa menjual BBM dengan membuka Pertashop. Tapi, Pertashop hanya menjual Pertamax.

"Kita harapkan Pertamina memberikan kebijakan lebih. Sehingga Pertashop yang ada di desa juga bisa menjual BBM jenis lain, khususnya subsidi. Sehingga masyarakat desa bisa menikmatinya sesuai dengan harga pasaran," pintanya.

Untuk beberapa kasus di desa, terutama desa-desa di pegunungan yang susah dijangkau oleh truk tangki, menurut LaNyalla, masih dimungkinkan untuk diskresi.

"Tapi harus ada rekomendasi dari kelurahan lewat bupati untuk pembelian di SPBU melalui drum. Hanya saja mekanisme penjualan ke konsumen, khususnya untuk Pertalite dan Bio Solar, tetap harus tercatat secara digital," katanya.

Untuk kasus di Majalengka, LaNyalla mengimbau sebaiknya melalui mekanisme yang sudah ada. Artinya, kades atau lurah intens berkoordinasi dengan jajaran di atasnya, termasuk kepolisian untuk menjamin distribusi.

"Contoh di Madiun, saat petani membutuhkan BBM untuk mengisi genset yang digunakan untuk air sawah, bupati minta dialokasikan BBM-nya ke Pertamina. Kemudian Pertamina menunjuk SPBU yang boleh menyalurkan BBM-nya," terang LaNyalla.

#bbm   #desa   #pertashop