Bank DKI Dan Bank Maluku Teken MoU, Muradi Ismail Minta Suport Anies Untuk Kembangkan Wisata
RN - Maluku terus mengembangkan wilayahnya. Kawasan wisata yang akan dikembangkan meminta suport ke Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Dia mengatakan, kerja sama yang dilakukan Bank DKI dan Bank Maluku Malut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan DKI serta Maluku. Anies menuturkan, ada banyak potensi yang bisa dikembangkan ke setiap BUMD.
"Jadi kami berharap setelah penandatanganan langsung ada penjajakan kerja sama, dan bisa berwujud nyata," kata Anies. Dengan adanya kerja sama itu pula, lanjut Anies, bisa semakin menguatkan kerja sama atas kebutuhan pangan seperti beras, ikan, pasokan daging, telur dan lainnya.
BERITA TERKAIT :Belajar di RPTRA PI Bareng Bunda PAUD, Anak-anak Didik Sumringah
Program JAKONIK Bawa Bank DKI Raih Penghargaan Anugerah ESG 2024 IDX Channel
Gubernur Maluku, Muradi Ismail menjelaskan, kerja sama kedua BDP bisa menguntungkan kedua daerah lebih jauh. Dalam kunjungannya ke Balai Kota DKI, dia mengingatkan wilayah Maluku yang kaya potensi alam dan pariwisata bisa mendapatkan dukungan Jakarta. "Kita bisa berlanjut bicara tentang potensi," tutur Murad.
Sementara Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Jakarta, Fidri Arnaldy mengatakan, pihaknya meneken penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Maluku Malut terkait sinergitas digital. Dalam prosesnya, kata dia, business matching ke depan dengan Bank Maluku Malut akan berlanjut ke skala yang lebih luas.
Meski begitu, Fidri belum memerinci jangkauan kerja sama kedua belah pihak. "Ini adalah kolaborasi antar bank untuk salah satu sinerginya membuat sesuatu yang lebih digital," kata Fidri selepas penandatanganan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022).
Menurut dia, kerja sama itu menjadi salah satu implementasi program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar setiap bank dituntut memiliki modal minimal Rp 3 triliun pada 2024. Hal itu sesuai dengan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Aturan tersebut mengharuskan semua bank umum memiliki modal inti sebesar Rp 3 triliun pada 2022. Sementara Bank Pembangunan Daerah (BPD) diatur memiliki modal serupa hingga 2024.
Dirut Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar mengatakan, sinergi yang kedua bank erupakan tindak lanjut positif dari BPD untuk efisiensi lebih baik. Menurut dia, kerja sama tersebut akan menjadi upaya pemenuhan POJK Nomor 12.
"Jadi kerja sama ini antara dua bank yang sehat, kami juga bank yang sehat dan terkontrol,” kata Syahrial.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II OJK, Bambang Widjanarko, mengatakan, kerja sama kelompok usaha bank yang baru dilakukan DKI dengan Maluku merupakan satu dari lima strategi konsolidasi perbankan. Karena itu, OJK mendukung penuh semua bentuk konsolidasi yang dilakukan Bank DKI dengan Bank Maluku Malut kali ini.
"Karena setelah pandemi ini kan sikap kita terhadap perbankan beda, yang dulu fisik sekarang digital,” kata Bambang. Dengan adanya kerja sama itu pula, Bambang meminta agar layanan produk dari BPD ke depannya tidak konservatif atau konvensional.
Alih-alih demikian, dia berharap, kerja sama tersebut bisa memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat. "Jadi tadi kolaborasi dan sinergi tadi dari dua bank adalah tuntutan sehingga nanti mereka bisa saling sinergi dan bekerja sama. Dan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Bambang.
