Saulatu: Cabut Izin Usaha Agen Mitan Nakal!
RN - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu mendesak pihak Pertamina, untuk memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha distributor, pangkalan, agen atau pengecer, yang menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah (mitan)
Pasalnya, aksil nakal mereka itu menyebabkan kelangkaan mitan di wilayah Maluku.
Pernyataan Halimun ini menyusul adanya penggerebekan oleh aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, di lokasi penimbunan minyak tanah di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (2/9/2022) lalu.
BERITA TERKAIT :Bahlil Akui Subsidi BBM & Listrik Bocor Rp 100 T, Era Jokowi Masalah Gak?
Ini Namanya Berkah Pilpres, Harga BBM Tidak Naik
Dalam operasi penggerebekan itu, polisi menemukan sebanyak 2.400 liter minyak tanah yang sedang ditimbun. Saat ini, ribuan liter minyak tanah itu telah disita polisi dan telah diamankan di markas Dit Reskrimsus Polda Maluku.
"Saya kira, Pertamina harus tegas. Distributor lapangan baik agen, pangkalan, pengecer yang nakal harus dicabut ijin usahanya, agar ada efek jera bagi yang lainnya," tegas Saulatu, saat dihubungi, Jumat (16/9/2022).
Menurutnya, kelangkaan mitan di Maluku khususnya di Kota Ambon sudah sangat memprihatikan saat ini. Untuk itu, Pertamina harus segera mengambil langkah antisipatif yang lebih tegas, dan tidak terkesan cari aman saja.
Untuk saat ini, menurut Saulatu, imbauan tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan aksi di lapangan. "Jangan hanya mengimbau, ambil tindakan nyata dengan memperketat pengawasan. Kuotanya toh sudah normal, distribusi juga aman. Artinya, selama ini pihak terkait tidak serius menangani kelangkaan BBM," kata dia bernada kesal.
Lebih lanjut dia menekankan, masalah kelangkaan minyak tanah harus diantisipasi terlebih dahulu. "Jangan menunggu hingga masalah baru muncul, barulah saling melempar tanggung jawab, dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain,"tukasnya.
"Jika ini akal-akalan konversi mitan ke gas, jujurlah ke masyarakat, berikan sosialisasi secara merata, agar kebijakan pemerintah bisa diterima, dan konsumen merasa tidak dipermainkan dengan ulah Pertamina maupun Disperindag Maluku," tandas Saulatu
