SUBSIDI BBM adalah kunci, bukan kenaikan harga BBM sebagai kunci. BBM boleh naik, juga boleh turun, namun ini variabel yang terikat, bukan variabel bebas.
Variabel yang bebas adalah variabel subsidi APBN untuk BBM.
Variabel ini punya kebebasan penuh karena merupakan otoritas penguasa Indonesia sekarang ini, lembaga tinggi negara kita yang mulia DPRRI dan Presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Joko Widodo G20 Presidency dan bendaharanya Sri Mulyani. Beliaulah yang menentukan besar uang untuk subsidi BBM. Pertamina hanyalah operatornya, tak berdaya.
BERITA TERKAIT :Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?
Kalau memang Presiden Indonesia masih fosil minded maka subsidi BBM harus dilanjutkan. Bila perlu subsidi BBM ini naik 50% lagi sehingga bisa mencapai Rp1.000 triliun. Dengan demikian, harga BBM Indonesia bisa dibagikan secara gratis. BBM gratis agar nantinya akan memainkan peran signifikan nantinya dalam memberantas kemiskinan, pengangguran dan pembangunan berkelanjutan bagi masa depan lingkungan yang lebih baik. Ngono Mas?
Oleh karena memberikan subsidi dalam jumlah besar itu aib bagi isue transisi energi dewasa ini, maka sebagai G20 Presidency, pemerintah Jokowi bisa beralasan kepada dunia bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada minyak dan APBN tidak bisa melepaskan diri dari energi fosil minyak dan batubara.
Mengapa? APBN Indonesia itu sangat hitam seperti minyak dan batubara. Indonesia mendapatkan uang banyak dari fosil dan atas dasar itulah uang yang sangat banyak yang didapatkan dari minyak dan batubara tersebut dikembalikan sebagai subsidi BBM bagi yang memerlukan terutama truk pengangkut sawit, pengangkut batubara, pengangkut minyak ekapor dan lain sebagainya pengangkut logistik ritel ritel, mart mart besar sampai ke desa desa, semua memakai BBM subsidi.
Demikian juga semua sumber daya alam Indonesia yang diakut ke luar negeri dengan bahan bakar fosil subsidi ratusan triliun. Saya rasa semua negara G20 akan legowo dan nrimo Indonesia memperoleh pengecualian.
Sehingga APBN Indonesia akan tetap mensubsidi BBM dalam jumlah besar, meskipun nanti Bulan Desember 2022 Indoneia akan memimpin semua negara hebat di dunia dalam G20 Presidency tersebut untuk melaksanakan, membangun dan mengembangkan energi terbaharukan dalam agenda utama transisi energi.
Nah Presiden Jokowi bisa mengusulkan kepada dunia agar uang batubara dan uang minyak Indonesia bisa jadi sandaran keuangan membiayai transisi energi. Jadi G20 kalau dunia mau dapat uang banyak untuk keperluan transisi energi, maka bisa segera mengerahkan investor mereka untuk menambang batubara, menyedot minyak dan mengeruk sumber daya alam indonesia sebanyak banyaknya sampai ke tempat paling dalam, mengingat kekayaan alam Indonesia harus segera dijual cash untuk membiayai transisi energi dunia, mengingat Indonesia adalah ketuanya, dan ini akan membuat nama Jokowi makin harus semerbak seperti kemenyan.
Jadi isu yang sebenarnya yang ramai diperbincangkan sekarang ini bukanlah kenaikan harga BBM tapi bagaimana presiden Jokowi mencari uang yang banyak agar tetap memberikan subsidi besar kepada energi fosil sebaga tahapan yang memang harus dilalui terlebih dulu bagi transisi energi ala atau model Indonesia G20 presidency. Saya rasa Presiden Jokowi adalah presiden yang jago cari uang yang sejauh ini sudah terbukti. jadi urusan subsidi BBM ini sepele-lah bagi beliau.
Selanjutnya karena Presiden Jokowi dan bendaharanya Sri Mulyani punya uang yang banyak sebagai hasil mensubsidi solar bagi angkutan sawit, batubara, perusahaan perusahaan besar, maka pemerintah akan mendapatkan penerimaan negara yang lebih besar dari pajak dan bagi hasil dengan pengusaha. Dengan demikian, Presiden Jokowi bisa memberikan subsidi BBM yang makin besar lagi, sehingga nantinya harga BBM bisa segera diturunkan. Karena harga BBM yang turun sangat berguna dalam pengangkutan batubara dan sawit demi harga listrik murah dan harga minyak goreng murah.
Tentu ini akan sangat membanggakan hati emak emak Indonesia. Paling paling dunia nanti bilang: Sak karepmu lah!
Salamuddin Daeng
Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
