BBM Subsidi Langka, Jokowi Kok Malah Ngumpet di Belakang Menteri 

RN - Sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi belakangan ini. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak pemerintah untuk cepat mengambil keputusan, bukan malah saling lempar tanggung jawab antarinstansi.

"Sebagai sebuah tim, pemerintah harus kompak dengan berbagai jajarannya. Jangan malah oper-operan bola panas BBM bersubsidi ini," kata Mulyanto, dalam keterangannya, Senin (15/8/2022).

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, meminta Pertamina mengendalikan penjualan BBM bersubsidi lantaran kondisi keuangan negara yang kurang stabil. Sedangkan Pertamina mengusulkan agar aturan pembelian BBM dapat segera dijalankan dan mengeluh menipisnya cadangan BBM bersubsidi.

Sementara Menteri ESDM malah minta agar masyarakat berhemat di tengah keterbatasan BBM bersubsidi yang ada. Dan BPH Migas mendesak agar Perpres tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera diterbitkan.

Politikus PKS itu meminta presiden berani mengambil keputusan. presiden diminta menengahi perbedaan pendapat yang ada agar tidak merugikan masyarakat. 

"Presiden harus hadir menyelesaikan masalah BBM bersubsidi ini. Jangan malah ikut-ikutan lempar tanggung jawab dan bersembunyi di belakang para menteri," ujarnya. 

Mulyanto menilai selama ini Jokowi kurang tegas menyikapi berbagai masalah BBM bersubsidi. Menurutnya, Jokowi terkesan tidak paham masalah dan tidak peka bahwa saat ini Indonesia di ambang krisis energi.  

"Pemerintah terkesan tidak memiliki sense of crisis. Harusnya segera mempercepat terbitnya Perpres pembatasan BBM dimaksud. Sambil melaksanakan efisiensi APBN serta menyetop proyek-proyek yang tidak penting dan mendesak seperti kereta api cepat dan pembangunan IKN baru," ujarnya.