Percuma! Lacak Subsidi Pakai PeduliLindungi dan MyPertamina, Malah Langgar HAM
RN - Uji coba pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) menggunakan aplikasi PeduliLindungi akan dimulai 1 Juli besok.
Kebijakan pemerintah tersebut dipandang anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, tidak sesuai peruntukan dan tidak akan efektif.
"Aplikasi PeduliLindungi ini desainnya untuk atasi COVID-19. Di situs pedulilindungi.id jelas disebutkan tujuan Aplikasi PeduliLindungi untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)," ujar Sukamta, dalam keterangannya, hari ini.
BERITA TERKAIT :MyPertamina Kena Bobol, Terbukti Pertamina Ga Siap
Pembatasan Pertalite, Impor Krisis Srilanka Ke Indonesia
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, alasan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat juga kenaikan harga minyak goreng, terlalu mengada-ada.
"Karena pemerintah sebetulnya sudah tahu mengapa migor langka dan mahalnya migor. Jelas bukan karena konsumsi masyarakat menengah ke bawah dan para pedagang kecil," kritiknya.
Selain tidak efektif untuk melacak 'larinya' migor subsidi, menurut Sukamta, penggunakan aplikasi juga berpotensi melanggar HAM. Pasalnya aplikasi PeduliLindungi memuat data pribadi warga.
"Persoalan pokok migor langka dan mahal tidak terselesaikan. Belum lagi masih banyak warga yang tidak gunakan aplikasi berbasis internet. Saya rasa cukup dengan KTP untuk keperluan ini," usulnya.
Lebih lanjut Sukamta juga mengkritisi kebijakan pembelian pertalite dan solar dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Ia mengatakan, selama ini konsumen dua jenis BBM ini kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah.
"Jika aplikasi ini arahnya untuk mengetahui mobil yang digunakan CC yang besar atau kecil sebagai pengkategorian mobil mewah. Mengapa hanya yang beli pertalite dan solar yang diminta gunakan MyPertamina? Apakah aplikasi ini nanti juga untuk melacak dan mengambil keputusan boleh tidaknya membeli?" tukas Sukamta.
"Belum lagi selama ini di pom bensin, pertamina punya kebijakan untuk mematikan HP dan mesin mobil? Ini beberapa pertanyaan publik yang mesti dijawab dengan gamblang oleh pemerintah," imbuhnya.
Sebagai anggota Komisi I, Sukamta mengingatkan pemerintah dalam membuat kebijakan penggunaan aplikasi berbasis internet oleh masyarakat semestinya lebih cerdas dan hati-hati. Apalagi ini terkait dengan perlindungan data pribadi masyarakat.
"Jangan sampai aplikasi PeduliLindungi dan MyPertamina dikembangkan untuk menjadi alat pelacak, perekam dan sekaligus menghakimi ekonomi warga negara," pungkas doktor lulus Manchester Inggris tersebut.