RN - Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meminta Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti supaya konstitusi hasil amendemen periode 1999-2002 dikaji ulang.
Wasiat ini diutarakan mantan Panglima ABRI tersebut saat menerima La Nyalla di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2022).
“Saya ini sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, saya titip wasiat kepada Anda, karena saya tahu kakek Anda, Pak Mattalitti itu pejuang. Waktu peristiwa perobekan bendera Belanda di Surabaya, saya masih anak-anak, melihat dari toko kakek Anda di Tunjungan. Tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan,” pinta pria kelahiran Surabaya 15 November 1935 itu.
BERITA TERKAIT :Menurut Try, amendemen konstitusi yang dilakukan empat tahap dari 1999 hingga 2002 silam sama sekali tidak melalui tahapan yang ideal. Perubahan dilakukan terburu-buru dan dipengaruhi kepentingan asing. Sehingga hasilnya, bangsa ini kehilangan keindonesiaannya.
“Isi pasal-pasalnya sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila yang ada di naskah Pembukaan UUD. Sehingga jangan heran kalau kemudian lahir banyak sekali undang-undang turunan dari konstitusi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini,” tuturnya.
Puncaknya, kata Try, perubahan sistem paling hakiki dari Pancasila, yaitu lembaga keterwakilan rakyat yang dulu tertinggi MPR terdiri dari DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri).
“Sekarang sistem negara ini menjadi liberalis, individualistis dan kapitalis. Semua ditentukan partai politik. Padahal Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa ini adalah sistem asli yang sudah sangat cocok untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat," terangnya.
Ia melihat kondisi saat ini legislatif menjadi kuat, tapi tidak berdampak pada check and balances yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Lembaga wakil rakyat DPR telah menjelma menjadi perpanjangan tangan parpol.
“Saya mengikuti pernyataan dan aktivitas Anda. Saya mendukung, karena apa yang Anda katakan benar. Tetapi akan sulit memperjuangkan keadilan sosial untuk rakyat, kalau konstitusi kita seperti hari ini, memberi ruang kepada oligarki untuk menguasai negara,” bebernya.
Menurut Try, satu-satunya jalan kembi ke UUD 45 Naskah Asli, lalu dilakukan perbaikan-perbaikan melalui adendum.
"Agar bangsa ini, dan anak cucu kita selamat. Bangsa ini bukan milik segelintir orang, tetapi milik 270 juta rakyat," ucap ayah dari Mayjen Kunto Arief Wibowo yang saat ini menjabat pangdam Siliwangi.
Sekali lagi, Try berpesan kepada La Nyalla untuk memperjuangkan konstitusi kembali ke jalur yang benar.
“Pastikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Pastikan Pancasila yang ditetapkan di Naskah Pembukaan UUD menjadi falsafah dan norma dari semua Pasal yang ada di Konstitusi. Ini wasiat saya," pungkasnya.
Menanggapi amanat dari Try Sutrisno, La Nyalla pun memastikan lembaga DPD RI yang dipimpinnya akan tetap konsisten mengawal semua upaya demi kedaulatan rakyat.
“In Syaa Allah saya konsisten dengan sumpah jabatan saya, untuk membela kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Terima kasih atas semua nasehat, masukan dan amanat yang diberikan kepada saya,” tutupnya.