Menag Jadi Sasaran Hoaks, Nah Loh! Penyebar Narasi Dana Haji Untuk IKN Siap-siap Saja
RN - Muncul rumor yang menyebut Menag Yaqut Cholil Qoumas minta umat mengikhlaskan dana haji dipakai membiayai IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara. Kemenag memastikan rumor itu fitnah belaka.
"Fitnah dan menyesatkan. Narasi Menag minta dana haji untuk IKN itu hoaks," tegas Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Kementerian Agama (Kemenag) Ahmad Fauzin dalam keterangan resminya, dikutip Senin (9/5/2022).
Menurutnya, Menag tidak pernah mengeluarkan statemen terkait penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, hal itu bukan kewenangan Menag.
"Sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana haji," jelas Fauzin.
BERITA TERKAIT :Banyak Hoaks Soal Informasi Loker, Pengangguran Banyak Kecele
Ternyata, Politik Identitas Itu Kerjaan Buzzer
UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang terbit pada akhir masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengamanatkan dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk itu, dibentuklah BPKH dan secara bertahap kewenangan pengelolaan dana haji diserahkan ke BPKH sesuai amanat UU 34/2014.
Pada 13 Februari 2018, lanjut Fauzin, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah 5/2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sejak saat itu, dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH.
"Per-bulan Februari 2018, dana haji yang saat itu berjumlah Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH," terang Fauzin.
Kemenag, masih kata Fauzin, sekarang sudah tidak mempunyai tupoksi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun.
"Saya kira masyarakat sudah semakin cerdas, sudah bisa mengetahui info atau berita semacam ini tidak benar dan fitnah," ujarnya.
Lebih jauh Fauzan menyampaikan bahwa Kemenag membuka opsi ke jalur hukum menyikapi informasi hoak tersebut.
"Bagi pihak-pihak yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah ini kami akan pertimbangkan mengambil langkah hukum," tandas Fauzin.
