Dunia Hadapi 'Krisis di Atas Krisis', Ketua MPR: Setop Kegaduhan Bangsa Tak Produktif
RN - International Monetary Fund (IMF) pada 16 April 2022 lalu telah mengeluarkan peringatan serius tentang dampak lanjutan pandemi COVID-19, ditambah dampak akibat perang Rusia-Ukraina. IMF menyebutnya sebagai 'Krisis di Atas Krisis'.
Oleh karena itu, menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dalam menjalankan Presidensi G-20 serta menyambut rangkaian KTT G-20 yang puncaknya akan dihelat di Bali pada akhir tahun 2022 ini, pemerintah Indonesia harus bisa menyampaikan proposal yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi berbagai kerusakan yang terjadi akibat 'Krisis di Atas Krisis' tersebut.
Ia mengingatkan, perang Rusia dan Ukraina telah berimplikasi pada harga komoditas, perdagangan, dan pasar finansial global. Berbagai harga komoditi terkait konsumsi rumah tangga dan energi yang semakin tidak terkendali, menyebabkan inflasi semakin menggila. Bahkan setelah lebih dari 40 tahun, Amerika Serikat pada Maret 2022 lalu turut merasakan inflasi tertinggi sejak 1982. Terlihat dari Data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang melaporkan indeks harga konsumen atau Consumer Price Index (CPI) naik 7,9 persen secara year-on-year (yoy).
BERITA TERKAIT :Biar Tahu Item Loksem Binaan UMKM, Kelurahan Penjaringan Tebar Data di Website Pemkot Jakut
Musim Pilkada Serentak, Peredaran Duit Naik Jadi Rp 9 Triliun
Hal ini bisa saja mempengaruhi mitra bisnis Amerika Serikat di berbagai belahan dunia, seperti China, Uni Eropa, Kanada, Jepang, hingga Korea. "Apabila sampai terjadi supply-demand yang tidak normal, maka dunia bisa jadi akan menuju kelesuan ekonomi," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (18/4/2022).
Ketua DPR ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, selain memanfaatkan momentum presidensi G-20, dalam menghadapi berbagai dampak 'Krisis di Atas Krisis' tersebut, pemerintah Indonesia juga harus menggalang soliditas dari berbagai elemen di dalam negeri. Khususnya dari para elit politik, harus bahu-membahu membangun solidaritas untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa.
"Berbagai kegaduhan bangsa yang tidak produktif, terlebih cenderung memecah belah, harus segera dihentikan," pintanya.
Hemat dia, seluruh energi bangsa harus disalurkan untuk pemulihan dan penguatan ekonomi, baik menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir maupun menghadapi dampak perang Rusia-Ukraina yang belum terlihat kapan akan berakhirnya.
"Sebagai early warning, Bank Dunia (World Bank) pada 5 April 2022 telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 bagi negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia. Rata-rata terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat berbagai tekanan, salah satunya dari dampak perang Rusia - Ukraina," paparnya.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, misalnya, diperkirakan sebesar 5,1 persen pada tahun 2022, lebih rendah 0,1 poin dari proyeksi yang dirilis pada Oktober 2021. Bahkan pada skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 bisa turun menjadi 4,6 persen.
Ia juga meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan (kepala KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk meningkatkan koordinasi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam menghadapi 'Krisis di Atas Krisis'. Termasuk, mempertahankan momentum pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
"Sehingga inflasi bisa terkendali, stabilitas moneter dan sistem keuangan tetap terjaga, serta kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan, bisa tetap meningkat," imbuhnya,
Lebih penting lagi, menurut dia, juga mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan dengan mendorong pembiayaan alternatif berbasis digital, di antaranya melalui BWM Digital, P2P Lending dan Securities Crowdfunding.
