Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Jelang Pemilu 2024, Duit Jumbo Sudah Mulai Berseliweran 

NS/RN | Jumat, 15 April 2022
Jelang Pemilu 2024, Duit Jumbo Sudah Mulai Berseliweran 
Ilustrasi
-

RN - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut adanya perputaran uang besar. Uang tersebut diduga terkait pemilu dan pilpres di 2024. 

Tim Satuan Tugas (Satgas) Pemilu yang dibentuk PPATK terus melakukan pemantauan terhadap arus transaksi jelang Pemilu.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, Satgas Pemilu yang dibentuk lembaganya telah bertugas dalam kurun waktu yang lama. Tim Satgas PPATK juga sudah berkerjasama dengan KPU dan Bawaslu.

BERITA TERKAIT :
Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden Dan Wapres, Jalan Imam Bonjol Bakal Macet Parah
Putusan MK, Anies Ngaku Ibarat Main Bola, Cak Imin Ogah Pusing

Dia mengungkap bahwa pencucian uang nomor dua terbesar di Indonesia berasal dari dana hasil transaksi narkotika. Sedangkan praktik pencucian uang terbesar pertama, berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

"Uang harta kekayaan yang paling besar yang dicuci di Indonesia itu tindak pidana korupsi, kedua terkait dengan tindak pidana narkotika," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam pertemuan dengan editor media massa di Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Dua dana tindak pidana yang masuk dalam kategori pencucian uang terbesar di Indonesia itu ditemukan berdasarkan hasil peta risiko National Risk Assessment (NRA). Bahkan, kata Ivan, PPATK sudah pernah mengupdate RNA Indonesia, namun hasilnya tetap sama.

"Kita rubah lagi NRA, hasilnya masih sama. Kita rubah lagi, masih sama. Kita rubah lagi, tiga kali update direview itu hasilnya masih sama. Yang lainnya mengikuti. itu adalah peta risiko kita," beber Ivan.

"Jadi kalau pertanyaannya uang paling banyak yang dicuci di Indonesia itu terkait dengan apa ya? Paling tidak terkait dengan dua itu ya. Selebihnya ada kejahatan kehutanan, kemudian perpajakan, perbankan, pasar modal, dan segala macam mengikuti," imbuhnya.