Anggaran TGUPP Diusulkan Naik, PDIP: Nggak Ada Gunanya Nolkan Saja
RADAR NONSTOP - Fraksi PDI Perjuangan meminta anggaran TGUPP dinolkan saja. Sebab hanya buat ruwet birokrasi dan kerjanya tidak jelas.
“TGUPP itu kan artinya untuk percepatan pembangunan, tapi jumlah anggotanya begitu banyak dan menambah ruwet birokrasi. Faktanya pembangunan juga lamban, serapan rendah. Banyak pekerjaan nggak kelar hingga akhir tahun. Anggaran TGUPP dinolkan saja, nggak jelas tuh kerjaannya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, Kamis (22/11/2018).
Hal ini ditegaskan Gembong dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di DPRD DKI Jakarta bersama Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Subagyo yang meminta anggaran untuk TGUPP naik menjadi Rp 20,1 miliar.
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua DPRD Kab Bekasi Dibui, Kader PDIP: Kita Pesta Bung Leman Diborgol
Leman Selalu Lolos, Pernah Diperiksa KPK Kasus Suap Meikarta, Kini Diborgol Kejari Kabupaten Bekasi
Dalam rapat tersebut Pemprov DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam APBD 2019. “Anggaran 2018 (tahun sebelumnya) Rp 19 miliar sekian Pak," kata Subagyo.
Subagyo beralasan kenaikan tersebut untuk membayar narasumber, sebab anggota TGUPP tetap 63 orang.
"Ini untuk narasumber karena memang tugas TGUPP memberikan saran dan masukan ke gubernur, tentunya perlu mendengar dari narasumber," kilah Subagyo.
Diketahui, sebanyak 63 anggota TGUPP yang gajinya dianggarkan lewat APBD DKI ini bekerja dalam lima bidang. Kelima bidang itu yakni pencegahan korupsi, harmonisasi regulasi, bidang percepatan pembangunan, pengelolaan pesisir Jakarta, dan pembangunan ekonomi dan penataan kota.
Gaji tiap anggota berbeda tergantung jabatan dan tingkatannya. Ada 10 tingkatan atau grade dari yang tertinggi gajinya Rp 31.770.000 dan terendah Rp 8.010.000.
Adapun fungsi utama dari TGUPP Bentukan Anies adalah sinkronisasi antara visi dengan semua program, sebagai unit reaksi cepat yang mengatasi masalah di masyarakat, dan sebagai perwakilan untuk berhubungan dengan instansi lainnya.
