RN - Sebusuk apapun bangkai ditutupi pasti akan kebongkar. Kini peserta ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 sedang ditelisik.
Kabar beredar, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mencoret CPNS yang lolos seleksi dengan main curang. Sayangnya BKN tidak menjelaskan soal CPNS yang titipan.
Pengamat politik Adib Miftahul menilai, seharunsya penyidikan bukan hanya pada kecurangan tapi terkait titipan. "Yang bahaya itu titipan pejabat, ini harus dibenahi juga dong," tegasnya, Selasa (2/11) malam.
BERITA TERKAIT :Adib mendesak untuk melahirkan PNS atau ASN yang berkualitas dan benar-benar bersih harus dibenahi dari proses seleksi. "Lah kalau masuk aja titipan gimana nanti kerjanya, ini harus menjadi perhatian serius," tukasnya.
Diketahui, banyak laporan soal calon seleksi CPNS main curang dan titipan pejabat tertentu. Saat ini, BKN melakukan analisis data peserta CPNS secara ketat dan akan mendiskualifikasi peserta yang melakukan kecurangan.
"Tentu teman-teman juga mendengar dan membaca banyak sekali terutama di sosial media ada potensi kecurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dasar beberapa waktu yang lalu. BKN tentu saja dalam hal ini berterima kasih atas perhatian dari masyarakat terkait dalam pelaksanaan seleksi ini," kata Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharman, dalam channel YouTube resmi BKN, Selasa (2/11/2021).
Suharman mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan investigasi mengenai dugaan kecurangan CPNS ini. Akan tetapi, dia tidak menjelaskan soal lokasi secara lebih lanjut.
"Terkait dengan potensi kecurangan kami saat ini sudah melakukan investigasi tetapi juga melakukan investigasi lanjutan untuk beberapa titik lokasi yang juga dilaporkan oleh masyarakat," kata dia.
Suharman mengatakan saat ini BKN melakukan analisis terhadap data-data peserta seleksi CPNS yang dilakukan oleh artificial intelligence. Analisis itu dilakukan guna penelusuran dugaan kecurangan.
"Dan saat ini kami sudah melakukan machine learning, harus membuat suatu sistem yang baru untuk lebih semacam artificial intelligence untuk melakukan analisis terhadap data-data seluruh data peserta yang mengikuti seleksi apakah betul terjadi potensi kecurangan dalam pelaksanaan seleksi ini," kata dia.
Selain itu, Suharman mengatakan bahwa dalam seleksi tahap selanjutnya, BKN akan menggunakan single platform. Jadi potensi terjadinya remote access bisa diminimalkan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo sebelumnya menyatakan, 225 peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2021 didiskualifikasi karena melakukan kecurangan.
“Perlu dilakukan diskualifikasi terhadap 225 peserta yang diduga melakukan kecurangan. Diskualifikasi ini perlu segera disampaikan kepada masing-masing instansi,” demikian bunyi dokumen laporan yang dibagikan Tjahjo, Rabu (27/10/2021).
Tjahjo juga mengungkapkan, kecurangan bukan hanya di Kabupaten Buol. Hal ini kemungkinan dapat terjadi di tempat lain karena banyak orang yang terlibat.
“Bukan oleh satu dua orang, tapi bisa lebih. (Saya) berharap kasus ini hanya ada di Buol, tapi segala kemungkinan bisa terjadi. Becik ketitik ala ketara,” katanya.