Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Data Corona Beda, PDIP: Depok Serius Gak Sih Hadapi COVID-19 

NS/RN | Minggu, 08 Agustus 2021
Data Corona Beda, PDIP: Depok Serius Gak Sih Hadapi COVID-19 
Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok Ikravany Hilman
-

RN - Kota Depok, Jawa Barat nampaknya tak serius dalam menghadapi Corona. Hal ini terlihat adanya slip data di Depok dan pemerintah pusat.

Entah mana yang benar tapi data kasus aktif di Kota Depok yang dilaporkan Satgas Covid-19 Pemerintah Pusat berbeda dan ada selisih atau gap dengan data di Kota Depok. Kasus aktif di Depok sebanyak 9.518 sedangkan data di Pemerintah Pusat mencatat ada 26.932 kasus.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok Ikravany Hilman menilai, penanganan Corona tidak berjalan efektif. Lemahnya koordinasi dan sistem tracing yang lambat membuat lonjakan Corona belum bisa ditekan. 

BERITA TERKAIT :
Jangan Jago Gombal Jadi Syarat Mutlak PDIP Untuk Calon Kepala Daerah, Kapok Dengan Jokowi & Gibran? 
PDIP Godok Calon Gubernur Jakarta, Dari Ahok, Om P, Andika Hingga Basuki Lagi Diolah

"Ada kesan, penanganan Corona Depok tidak maksimal. Fakta di lapangan sistem birokarasi ribet dan banyak hal lainnya. Saya minta agar Pemkot Depok serius, masa data aja salah aneh banget," terang mantan aktivis 98 dari UI ini.

Sementara Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana menyatakan, data yang dirilis Jubir Satgas Covid-19 di tingkat nasional kemarin belum mencerminkan data di Kota Depok. 

Kata dia, terdapat selisih 17.413 orang dari data kami, sehingga terlihat Kota Depok memiliki kasus aktif yang tinggi. "Jadi, data nasional tidak valid," ujar Dadang Wihana, Sabtu (7/8).

Menurut Dadang, terkait perbedaan data tersebut, pihaknya sudah pernah menyampaikan kepada Satgas Covid-19 Pemerintah Pusat. Namun, hingga kini permasalahan perbedaan data tersebut masih sering terjadi, terutama di Kota Depok.

"Kondisi perbedaan ini sudah sering disampaikan ke Satgas Covid-19 Pemerintah Pusat sejak 2020, tapi masih terjadi perbedaan yang semakin tinggi," ungkapnya.