RN - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai ganti PPKM Mikro belum berlaku. Tapi, warganet mengasumsikan kalau hal tersebut sam dengan lockdown.
Banyak yang menafsirkan PPKM Darurat sebagai pelaksanaan lockdwon untuk menangani kasus Covid-19 yang kian melonjak pesat.
Hingga kini belum ada aturan secara resmi soal PPKM Darurat. Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM darurat yang rencananya akan berlaku pada 2 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali.
BERITA TERKAIT :Lamine Yamal Bikin Stasiun TV Diboikot
Rumah Kosong Jadi Bidikan Maling, RT RW Harus Data Warga Yang Mudik
Selain Luhut, Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Sumatera dan kawasan Indonesia Timur.
Bocoran soal aturan PPKM Darurat akan diperketat pada Zona Merah. Misalnya untuk perkantoran, karyawan yang WFO hanya 25% dan sisanya atau WFH sekitar 75%.
Lalu, mal dan pusat belanja hanya sampai jam 5 sore dengan kapasitas 25%. Adanya pembatasan ruas jalan dan kapasitas restoran makan di tempat 25%.
Sementara untuk pesan antar bisa berlaku hingga 24 jam. Sedangkan yang bukan Zona Merah yakni kapasitas 50 persen baik perkantoran, kementerian, BUMN dan BUMD serta pemerintah daerah.
Sedangkan pelaksanaan WFH da WFO dengan aturan:
a) Menerapkan Protokol Kesehatan secara lebih ketat
b) pengaturan waktu kerja secara bergantian
c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain
