RN - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bakal didepak. Gerakan untuk mencopot Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu makin santer.
Para kader pengusul muktamar luar biasa (MLB) menganggap PKB di bawah Cak Imin kerap melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019.
Seperti telah diketahui, kasak-kusuk rencana menggelar KLB PKB karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Cak Imin, muncul di beberapa daerah. Di Lampung dan Jeneponto, Sulawesi Selatan muncul suara keinginan kader daerah untuk bisa mengembalikan semangat KH Abdurahman Wakhid (Gus Dur).
BERITA TERKAIT :Pilkada Jatim, Khofifah Ogah Didukung Cak Imin
Punya 10 Kursi Di DPRD, PKB Kini Berani Klaim Bakal Menangkan Pilkada Jakarta
Meski begitu ada beberapa daerah yang menyatakan tetap loyal pada Cak Imin dan menolak MLB tersebut, di antaranya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan PKB Jabar enggan mengomentari soal isu gerakan MLB.
Mantan ketua DPC PKB Karawang, Jawa Barat, Ahmad Zamakhsari, mengakui munculnya gerakan guna mengadakan MLB atau kongres luar biasa versi PKB. Pria yang akrab disapa Kang Jimmy itu mengeklaim ada komunikasi dengan petinggi DPP PKB terkait MLB.
Kang Jimmy menyampaikan, sebagian pengurus PKB di tingkat kabupaten/kota terus berkomunikasi membahas MLB. Ia mengeklaim, ada 22 kabupaten/kota setuju menggelar MLB.
Alasan MLB, Jimmy menambahkan, karena nilai yang diusung PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin kian meninggalkan nilai-nilai Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Saya dapati 22 daerah itu sudah mau kalau KLB. Mereka kecewa dengan kepengurusan PKB sekarang karena tak sesuai atas apa yang Gus Dur bangun," ujar Kang Jimmy.
Selain masalah tergerusnya nilai-nilai Gus Dur, Kang Jimmy menyoroti kasus musyawarah cabang (muscab) di daerah tidak sesuai pelaksanaannya atau tidak sesuai AD/ART. Dalam sebagian kasus, muscab justru hasilnya sepihak. Bahkan, dalam forum pemilihan ketua partai di daerah itu tak ada proses penjaringan dari bawah.
Keluhan yang sama juga diutarakan mantan ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Haris Sanjaya. Haris menyebut, ada pelanggaran AD/ART partai dalam penunjukan pengurus DPW dan DPC.
"Untuk penetapan pengurus DPC, semua DPAC seharusnya diberi ruang mengusulkan calon pengurus dalam mekanisme penjaringan. Pelaksanaannya tidak ada penjaringan, main tunjuk saja. Begitu juga DPW tidak melalui usulan DPC-DPC," ujar Haris.
Sementara Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agus Sulistyono memastikan PKB DIY solid mendukung Cak Imin sebagai Ketua Umum. Dia menyebut kabar terkait pergerakan Musyawarah Luas Biasa (MLB), atau Kongres Luar Biasa (KLB) versi PKB itu sebagai hoax.
"Itu hoax. Tidak ada isu mengenai KLB," ujar Agus Sulis, sapaannya, Rabu (14/4/2021).
Mantan anggota DPR RI ini mengaku sangat solid mendukung kepengurusan Cak Imin. Bahkan, desas-desus mengenai rencana untuk mengganti Wakil Ketua DPR RI dari tampuk pimpinan tertinggi PKB itu disebutnya tak ada.
"Di Yogya rasan-rasan aja nggak ada. Belum pernah dengar (rencana KLB)," katanya.
Agus menegaskan PKB DIY menolak dengan tegas KLB tersebut. Pihaknya mengaku sampai saat ini masih solid dan kokoh satu barisan dengan kepengurusan Cak Imin.
