Geruduk DPRD DKI Lalu Bakar Ban, Mahasiswa Desak KPK Segera Periksa Pras

RN - Puluhan orang dari Gerakan Aktivis Lintas Mahasiswa (GLAM) berdemo di depan kantor DPRD DKI Jakarta menuntut KPK segera memeriksa Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi dan meminta lantai 10 DPRD segera disegel.

Koordinator Gerakan Aktivis Lintas Mahasiswa (GLAM), Moh. Risal Abjan mengatakan, tuntutan mereka terkait dugaan keterlibatan Prasetio dalam proses penganggaran pembrlian lahan oleh Perumda Sarana Jaya. Menurutnya, ada yang janggal saat Prasetio bersikukuh mempertahankan anggaran pengadaan lahan tersebut.

"Prasetio kerap berupaya mempertahankan anggaran pengadaan lahan, khususnya di perusahaan daerah. Terlihat saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 di Hotel Grand Cempaka Resort, November tahun lalu," katanya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/3/2021).

Pihaknya mengaku terkejut saat melihat anggaran pembelian lahan Perumda Sarana Jaya yang dibahas pada rapat pembahasan anggaran Sarana Jaya pada, 14 November lalu.

Menurut Risal, pada rapat yang dipimpin ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi itu sebelumnya membahas soal Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Sarana Jaya senilai Rp. 285 Milyar. Namun, keesokan harinya, anggaran tersebut tiba-tiba berubah menjadi Rp. 1.285 triliun.

“Kami sempat kaget, kenapa enteng banget menaikkan anggaran sebanyak Rp 1 triliun untuk Sarana Jaya tanpa disertai alasan yang jelas dalam rapat itu,” katanya.

Risal menduga, Korupsi pembelian lahan di Pondok Ranggon, Jakarta Timur itu ditengarai telah direncanakan sejak pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Lebih lanjut Risal menyebutkan, menurut informasi yang ia terima dari sumber yang enggan ia sebutkan namanya, kata Risal, Pras selalu berupaya mempertahankan anggaran tanah tersebut, dalihnya pembelian lahan adalah land banking.

"Selain menaikkan, Prasetio berupaya mempertahankan anggaran pengadaan tanah. Nah, ketika ada legislator yang mempertanyakan, Prasetio selalu berdalih pembelian lahan merupakan bentuk land banking. Padahal banyak aset tanah milik DKI yang bisa dimanfaatkan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, ucap Risal dalam orasinya, mereka menuntut untuk;

1. Mendesak KPK-RI usut tuntas dugaan kasus keterlibatan Ketua DPRD DKI JAKARTA. Prasetio Edi yang disebut-sebut mengawal anggaran pembelian tanah bagi sanarana jaya di parlemen.

2. Sarana Jaya dialokasikan sebesar Rp 285 miliar. Namun, Tanpa ada alasan yang jelas, dalam rapat yang dipimpin oleh Prasetio Edi, secara tiba-tiba suntikan modal untuk perusahaan daerah itu dinaikkan menjadi Rp 1,285 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 1 triliun digunakan untuk pengadaan tanah.

3. Mendesak KPK-RI usut tuntaskan mafia-mafia kakap yang merugikan negara triliunan rupiah.