RADAR NONSTOP - Menjadi kepala daerah memang impian banyak orang. Hidup mewah dan begelimang harta menjadi pemicu kenapa kepala daerah banyak dibui.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan menjadi pejabat bukan ajang untuk meningkatkan harta kekayaan pribadi. Terlebih, menurut Ghufron, cara-cara seperti korupsi yang sudah terbukti tidak hanya merugikan diri sendiri.
"Kalau mau hidup mewah jadi selebriti atau artis aja," tegasnya dalam webinar pembekalan pilkada yang disiarkan kanal YouTube KPK, Kamis (12/11/2020).
BERITA TERKAIT :Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Setelahnya, Ghufron menyinggung perihal calon kepala daerah yang habis-habisan dalam mengeluarkan dana agar menang dalam pilkada. Menurutnya, langkah itu malah membuat para calon kepala daerah itu memikirkan soal pengembalian modal saat terpilih kelak.
Data dari KPK pada 2019 ada sekitar 114 kepala daerah yang ditangkap KPK. Para kepala daerah hasil pilkada itu ditangkap terkait korupsi.
"Kalau sudah mikir-nya mikir modal, ini bukan pejabat publik, ini pedagang. Kalau pedagang, jangan duduk sebagai pejabat publik. Kalau pejabat publik, jangan duduk sebagai pedagang," ujarnya.
"Kalau masih bersenang-senang, bermewah-mewahan, ya sudah jadi selebriti, jadi pengusaha, nggak masalah. LHKPN dan lain-lain ini karena Anda pejabat. Kalau Anda bukan pejabat, nggak perlu ber-LHKPN-an, Anda mendapat sumbangan, dapat macam-macam nggak ada masalah, nggak perlu dilaporkan gratifikasi, dianggap suap," imbuh Ghufron.
