RADAR NONSTOP- Pemerintah akan memberikan dana talangan kepada maskapai penerbangan Garuda sejumlah Rp. 8,5 triliun agar dapat bertahan terhadap dampak ekonomi di masa Covid19, dan kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan DPR.
Hal ini mendapat kritik dari Pengamat Sosial Politik Nasional Tamil Selvan alias Kang Tamil. Menurutnya, pemberian dana talangan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak tepat sasaran sehingga besar kemungkinan terjadi penghamburan anggaran negara.
"Yang saya kritik bukan niat pemberian dana nya, namun lebih kepada alasan pemberian dana tersebut. Saya tidak melihat ada mekanisme yang jelas dan argumen yang kuat sehingga Garuda harus diberi suntikan dana," ungkap Kang Tamil kepada awak media, Senin (26/10/2020).
BERITA TERKAIT :Cundangi Vietnam, Shin Tae-yong Hapus Kutukan Timnas Gak Pernah Menang Di Stadion My Dinh
Emak-emak di Jakut Teriak Beras Mahal, Komunikolog: Pemerintah Harus Cari Solusi
Menurut pengamat ini, seharusnya pemerintah membentuk 'Tim Analisis Manajemen Independen' untuk melakukan investigasi dan audit manajemen perusahaan, sehingga landasan pemberian dana berdasarkan rekomendasi yang jelas.
"Jika pengajuan dana dilakukan sepihak oleh Manajemen Garuda, ini rentan tidak tepat sasaran, dan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Namun jika dibentuk tim analisis independen, tentu hasilnya akan lebih objektif dan pemerintah memiliki argumen yang kuat dalam mengambil keputusan." Jelas Kang Tamil.
Lebih lanjut Kang Tamil mengingatkan pemerintah, bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian Indonesia dari sisi perusahaan penerbangan, pemerintah juga harus memberi perhatian pada maskapai swasta.
"Pemerintah harus ingat, jika Garuda bertahan, namun perusahaan maskapai swasta bangkrut, ini juga akan membuat gejolak ekonomi yang dasyat. Pemerintah harus fair juga dalam memperhatikan perusahaan swasta. Kalau maskapai swasta masih bisa survive dengan berbagai cara, Garuda ini terlalu manja menurut saya," paparnya.
Kang Tamil mengatakan bahwa sikap 'manja' yang ditunjukan oleh Garuda menunjukkan rendahnya tingkat kompetensi manajemen di perusahaan plat merah tersebut, dan itu disebabkan karena besarnya pengaruh politis dalam pemilihan direksi.
"Kalau penunjukan direksi BUMN lebih kearah politis dari pada kompetensi, hasilnya yah manja begini. Kalau saya, bubarkan semua direksi Garuda, lalu ganti dengan para direksi maskapai swasta yang terbukti bisa survive." Tutupnya.
