RADAR NONSTOP - Partai Golkar dan PDIP jadi sasaran kemarahan publik terkait Omnibus Law Undang - Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
Kemarahan publik kepada Partai Golkar dikarenakan partai berlambang pohon beringin ini dianggap sebagai sponsor Omnibus Law Undang - Undang (UU) Ciptaker yang tidak pro rakyat.
Sedangkan PDIP dinilai sebagai pendukung Undang - Undang tersebut, lari dari basic ideologinya, yang pro kerakyatan dengan embel - embel slogan partai wong cilik.
BERITA TERKAIT :Begitu dikatakan pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi temuan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Golkar dan PDIP menjadi sasaran kemarahan publik atas disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Rocky Gerung mengiyakan baik PDIP dan Golkar memiliki peran tersendiri dalam munculnya UU Omnibus Law.
Kata Rocky, partai beringin sebenarnya memang pantas untuk dimusuhi. Sebab andilnya cukup besar untuk terciptanya UU tersebut.
“Golkar memang pantas untuk dimusuhi dalam soal Omnibus Law itu, karena dia sponsornya tuh,” kata Rocky dalam saluran Youtube-nya, Selasa 20 Oktober 2020.
Di awal-awal pembicaraan, publik, kata dia, seakan mendapat kesan bahwa PDIP akan beroposisi pada Golkar. Sebab seperti diketahui, PDIP menganggap persoalan mengenai ketenagakerjaan itu adalah wilayah dia.
Bahkan UU Tenaga Kerja itu dirancang disaat PDIP berkuasa. Menjadi maklum jika PDIP dikenal sebagai partai yang pro terhadap buruh kemudian. Akan tetapi, semua seolah menjadi berubah pada UU Omnibus Law ini, karena partai itu seakan patuh pada Golkar.
Maka itu, kata dia, mestinya jika dibandingkan dengan substansi Omnibus Law saat ini, seharusnya PDIP ngamuk pada Golkar.
“Karena basisnya yang lebih masuk akal sesuai ideologi PDIP, yakni nasionalisme, solidaritas sosial, dan demokrasi kerakyatan, harusnya pakai undang-undang yang dia buat sendiri. Sedangkan Golkar adalah plakat dari konglomerasi, plakat dari bisnis society, jadi ngapain PDIP pro kepada Golkar. Logika itu yang kemudian jadi enggak masuk akal publik kan?”
Rocky kemudian menerangkan jika selama ini secara basis ideologi, PDIP dianggap pro terhadap buruh. Tetapi pada Omnibus Law ini, justru mereka seolah dukung UU yang anti terhadap buruh. Dari sanalah kemudian timbul kebencian kepada PDIP, jika mengacu pada analisis LP3ES.
“Jadi masuk akal temuan LP3ES. Bukan survei masyarakat harap dukung paralel dengan logika umum, karena PDIP harusnya menolak, berbeda dengan Golkar.”
Maka itu, Rocky pun menyebut kini partai moncong putih itu seolah mulai kena getahnya dari aksi yang diperbuat Golkar dengan mendulang kebencian di publik.
“Jadi pohonnya berbuah banyak, tapi dia mendapat bagian yang sial, yakni getah. Dan itu makin ditambah dengan sikap Bu Puan yang menutup mik itu di DPR,” kata Rocky lagi.
Sementara itu Tomi Satryatomo dari LP3ES menyatakan kemarahan publik atas pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja tertuju kepada PDIP dan Golkar.
“Kita bisa lihat baik di PDIP maupun di Golkar muncul ekspresi kemarahan luar biasa,” kata Tomi dalam webinar, Minggu, 18 Oktober 2020.
Temuan ini berasal dari analisa LP3ES Media Analytics pada 3-13 Oktober 2020. Di mana cakupan pantauan percakapannya adalah Twitter dan media massa (400 media online nasional dan daerah).
Dari emotional analysis, Tomi mengatakan, kemarahan masyarakat ke PDIP berisi rasa marah yang kuat, kaget, dan takut. Kemarahan ini seiring dengan insiden mikrofon mati.
Sedangkan Golkar didominasi rasa marah yang luar biasa kuat, diikuti rasa kaget dan rasa percaya.
Hal ini juga sejalan dengan munculnya tagar-tagar populer, seputar kemarahan publik pada dua partai ini. Untuk PDIP, tagar didominasi kemarahan, kata-kata kasar, makian, dan PKI. Sebut saja tagar RezimPenjahatKonstitusi, TenggelamkanPDIP, BatalkanOmnibusLaw, hingga BangsatBangsa.
Sedangkan Golkar juga diisi tagar berupa kemarahan, kata-kata kasar, makian.Tagar yang muncul, misalnya DPRRIKhianatiRakyat, RezimPenjahatKonstitusi, BangsatBangsa.