Geng Milenial Anti Baper Bikin Petisi Untuk Stafsus Jokowi
RADAR NONSTOP - Stafsus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra bikin geger. Surat yang ditujukan kepada camat untuk mendukung program relawan desa lawan COVID-19 menuai kontroversi.
Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 itu dikeluarkan pada 1 April 2020. Dalam surat itu disebutkan ada kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) yang akan berpartisipasi dalam menjalankan program relawan desa lawan COVID-19 di Sulawesi dan Sumatera. Andi Taufan sendiri diketahui sebagai pendiri dan CEO Amartha.
Dijelaskan juga mengenai cakupan komitmen bantuan yang akan diberikan, yaitu edukasi COVID-19 dan pendataan kebutuhan APD di Puskesmas. Atas hal itu, Andi pun meminta bantuan dukungan perangkat desa agar pelaksanaan program kerja sama itu berjalan dengan efektif.
BERITA TERKAIT :Ngarep Dapat Duit Lewat Video Hewan Bisa Mengaji, TikToker Galih Tidur Di Penjara
Di Jalan Arogan Ngaku Adik Jenderal, Di Kantor Polisi Kenapa Jadi Cemen?
Andi Taufan sudah meminta maaf atas surat tersebut. Surat itu pun sudah ditarik kembali. Dan Kantor Staf Presiden (KSP) dari pihak Istana menyebut Andi Taufan sudah mendapat teguran.
Kantor Staf Presiden (KSP) dari pihak Istana menyebut Andi Taufan sudah mendapat teguran.
"Yang bersangkutan sudah ditegur keras dan sudah meminta maaf secara terbuka juga melalui surat yang sudah diviralkan yang kita tahu belakangan ini. Jadi saya kira itu kesalahan yang tidak bisa atau tidak boleh diulang lagi yang bersangkutan juga sudah mengaku salah dan meminta maaf secara terbuka," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Selasa (14/4/2020).
Sementara di change.org desakan agar Jokowi segera evaluasi semua staf khusus menggema. Sang pembuat petisi adalah Kharis.
Dia menamakan dirinya sebagai Koordinator Genk Milenial Rebahan Anti Baper dan Peduli Bangsa. Kharis mengajak publik meneken petisi.
Hingga Rabu (15/4) dinihari, sudah 796 orang yang meneken petisi tersebut. Dalam petisi, Kharis meminta Jokowi segera melakukan evaluasi seluruh kinerja Staf Khusus Presiden.
Dia juga mendesak agar segera mencopot dan menindak tegas oknum staf khusus presiden yang diduga atau kuat dugaan menyalahgunakan kewenagan atau maldadministrasi.
Inilah petisi yang dibuat oleh Kharis.
