Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Banjir Jakarta, SKPD Yang Memble Anies Dapat Bully

RN/CR | Jumat, 17 Januari 2020
Banjir Jakarta, SKPD Yang Memble Anies Dapat Bully
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jamaludin memakai baju khas Jawara Betawi saat hendak memantau banjir Jakarta -Net
-

RADAR NONSTOP - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jamaludin, mengingatkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar serius bekerja, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan banjir.

Rising star Betawi dari Rawa Bambon ini menilai, kinerja SKPD belum maksimal dalam menanggulangi banjir. Akibatnya, saat curah hujan tinggi, ancaman banjir menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian warga Ibu Kota.

“Efeknya, kinerja SKPD yang memble Anies kena getahnya, jadi sasaran tembak para haters dan dibully habis - habisan,” sesal Jamaludin penggemar nasi uduk dan semur jengkol ini.

BERITA TERKAIT :
Dilepeh PDIP, Mantu Jokowi Malah Dirangkul Surya Paloh 
Baco Dielus Jadi Wakil Ketua DPRD DKI, Putra Bamsoet Bisa Melenting?

Oleh karena itu, Jamaludin berharap, jajaran Pemprov DKI maksimal dalam mengantisipasi potensi hujan yang akan turun hingga Februari mendatang.

Anggota DPRD DKI Jamaludin mengungkapkan bahwa banjir pada 1 Januari 2020 lalu disebabkan curah hujan yang tinggi. Selain itu, air kiriman dari Bogor juga memperparah banjir di Jakarta.

“Seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa meminimalisir dampak dari hujan lebat dan air kiriman sehingga banjir tidak meluas. Banjir kemarin membuktikan Pemda DKI tidak banyak melakukan antisipasi banjir,” kata Jamal saat berbincang dengan wartawan, Kamis (16/1/2020).

Politisi muda Partai Golkar ini berpendapat, Pemprov DKI Jakarta belum maksimal dalam menjalankan program pencegahan banjir. Ia melihat, revitalisasi danau, waduk, situ, dan embung berjalan lambat. Hasilnya, sistem drainase di Ibu Kota dan sekitarnya tidak berfungsi maksimal.

“Penambahan RTH baru pun tidak signifikan yang membuat daerah resapan air tidak bertambah banyak pula. Banjir terbukti melanda Jakarta di awal tahun baru ini,” beber dia.

Politisi muda Partai Golkar ini menegaskan, pembenahan program pencegahan banjir perlu dimaksimalkan. Pekerjaan ini bukan hanya beban Pemprov DKI Jakarta saja, melainkan juga pemerintah pusat serta kementerian terkait.

“Saya minta, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk segera melakukan langkah-langkah strategis untuk bisa mengatasi masalah banjir ini,” harapnya.

“Jangan sampai Jakarta kebanjiran lagi akibat anak buahnya (Anies) memble alias tidak maksimal mengantisipasi banjir,” katanya.

“Karena kalo Jakarta banjir lagi, Gubernur akan jadi korban pem-bully-an di Sosmed dan kemungkinan dituntut juga oleh masyarakat Jakarta (class action). Sedangkan pekerjaan tentang banjir sudah dipercayakan kepada SKPD terkait,” pungkas Jamaludin.