Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co
Ida Mahmudah

Politisi PDIP Ini Tak Rela PKL Bisa Cari Makan Di Ibu Kota

RN/CR | Jumat, 06 Desember 2019 - 07:15 WIB
Politisi PDIP Ini Tak Rela PKL Bisa Cari Makan Di Ibu Kota
Politisi PDIP, Ida Mahmudah -Net
-

RADAR NONSTOP - Tampaknya politisi PDI Perjuangan ini, Ida Mahmudah, tak rela jika PKL bisa mencari makan di Ibu Kota. Memberi makan anak dan isteri mereka melalui fasilitas yang disiapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Buktinya, Ida Mahmudah yang diplot PDIP sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu melayangkan protes keras atas kebijakan Anies Baswedan yang merevitalisasi trotoar untuk bisa dipergunakan PKL (Pedagang Kaki Lima) mengais rezeki.

"Gubernur mesti jangan berpikirnya, oh ini karena trotoarnya besar kita buat PKL. Ingat, sesuatu yang sudah dilakukan itu susah untuk dihilangkan," ujar Ida di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (5/12).

BACA JUGA :
KPK Periksa Sekjen PDIP (Hasto) Bersama Dua Komisioner KPU
Anies Tunjuk Dirut Baru Transjakarta, Siapa Donny Andy S Saragih?

Diketahui, dalam penyampaian pandangan atas rancangan APBD DKI Jakarta 2020 kemarin, PDI Perjuangan menjadi partai yang menolak program tersebut. PDIP menilai pemprov DKI belum maksimal mengerjakan program tersebut lantaran ditemukan bongkar pasang trotoar.

"Kan konsep awalnya bikin trotoar ini kan untuk pejalan kaki. Ya konsep awalnya saja itu (digunakan). Pandangan umum fraksi kan seperti itu. Kami dengar bahwa akan dipakai PKL dan sebagainya. Kami minta agar kembali pada fungsinya," tegas Ida.

Angggaran untuk pembangunan trotoar sempat diusulkan sebesar Rp1,41 triliun, tetapi Komisi D DPRD memangkas itu menjadi Rp1 triliun. Oleh karenanya, Ida meminta agar Anies dan jajaranya untuk main mengubah konsep revitalisasi trotoal itu.

"Jangan sesuatu yang mahal kita sudah programkan peruntukannya jadi berubah. Itu sih harapan kami. Kemarin hasil pandangan fraksi, kan itu juga menjadi sorotan," ujar Ida.

"Seharusnya gubernur menindaklanjuti pandangan umum fraksi yg sudah disampaikan. Kan banyak tuh beberapa fraksi yang memang tidak setuju adanya konsep," pungkasnya.