Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

TGUPP Terus Dikecam, Ini Klaim Anies Baswedan

RN/ CR | Kamis, 05 Desember 2019 - 11:39 WIB
TGUPP Terus Dikecam, Ini Klaim Anies Baswedan
Anies Baswedan -Net
-

RADAR NONSTOP - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya angkat bicara soal keberadaan TGUPP. Oleh banyak pihak, TGUPP hanya membebani APBD namun kerjanya tidak jelas.

Tidak demikian menurut Anies, dikatakannya, keberhasilan Pemprov DKI saat ini tak terlepas dari peran serta TGUPP.

"Begitu anda melihat misalnya, serapan yang berjalan dengan baik, program yang berjalan dengan baik, itu adalah hasil kerja," klaim Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

BACA JUGA :
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Akui Pembayaran Jual-beli Asset Masih Kurang
Seruduk Kantor Golkar Kota Bekasi, Andy Salim: Tegakan Hukum Sekalipun Langit Runtuh

TGUPP, kata Anies, bertugas dalam pengawasan kinerja jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta agar serapan dan program yang berjalan bisa sesuai dengan rencana yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Pengawasan internal monitoring program, jadi begitu anda melihat serapan kita terkendali dengan baik, itulah hasil kerjanya, jadi kalau dinas mereka punya programnya, kalau ini adalah pada pengendalian pelaksana program, ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi-fungsi itu berjalan, karena memang ini adalah delivery unit," ucap Anies.

Sorotan terhadap TGUPP itu menguat setelah anggaran untuk TGUPP dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020 naik. Pada masa Gubernur Anies, anggaran TGUPP terus naik hingga tahun depan diusulkan sebesar Rp 18,9 miliar.

Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta yang mengatakan TGUPP hanya membebani APBD, sehingga dipandang perlu dievaluasi.

"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," kata anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan di Gedung DPRD DKI Jakarta.