RADAR NONSTOP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menyabet penghargaan. Kali ini soal penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.
Jakarta mendapat piala untuk kategori 'Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif.' Jakarta mendapatkan penghargaan sejak dipimpin Anies.
Penghargaan itu membuktikan Anies mengalahkan Ridwan Kamil alias Kang Emil dan Ganjar Pranowo.
BERITA TERKAIT :Bank DKI Raih Penghargaan The Excellent Performance Bank in 5 Consecutive Years (2018-2023)
Langkah ZigZag Dedi Mulyadi Geser Ridwan Kamil Di Jawa Barat
"Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta kembali menjadi salah satu pemerintah provinsi yang menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kualifikasi Informatif Tahun 2019 berdasarkan monitoring evaluasi oleh KIP Republik Indonesia dan diberikan oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin di Istana Wapres hari ini," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam keterangannya, Kamis (21/11/2019).
Anies menyebut Pemprov DKI berkomitmen dalam keterbukaan publik. Komitmen itu, disebut Anies sudah melampaui kewajiban atau arahan dari UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Dengan memberikan akses informasi publik dalam berbagai aspek transparansi informasi tentang seluruh hasil kinerja Pemprov DKI Jakarta," ujar Anies.
Anies menyebut keterbukaan publik menjadi hal penting di setiap badan publik atau pemerintahan. Ketersediaan informasi publik harus bisa dimanfaatkan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, atau pemangku kepentingan lain.
"Keterbukaan informasi publik di Pemprov DKI Jakarta juga didukung dengan aspek inovasi dan kolaborasi yang diciptakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Anies.
Ada delapan provinsi lainnya yang memperoleh penghargaan 'Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif.' Mereka adalah:
1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pemerintah Provinsi Riau.
7. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
