RADAR NONSTOP- Penunjukkan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung masih mengundang pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju, khawatir arah dan kebijakan Gedung Bulat itu akan sarat dengan aroma politis. Hal ini mengingat Burhanuddin adalah adik kandung politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin.
Pengamat politik politik dari UI, Ari Junaedi, justru melihat pilihan Jokowi terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) itu harus dihargai dan diapresiasi. Hak preogratif Presiden untuk memilih menteri-menterinya harus dihormati.
"Khawatir boleh tetapi akan lebih afdol menanti gebrakan-gebrakan Jaksa Agung baru," kata Ari dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 25/10).
BERITA TERKAIT :Benyamin Naik Banteng, Emang Bisa Lawan Jagonya Dasco?
Pj Gubernur DKI Jakarta Sering Curhat Ke Megawati, Pantes PDIP Gak Galak Ke Heru Budi Hartono?
Menurut Ari, sungguh tidak fair dan terlalu terburu-buru jika labelling politisi disematkan kepada Burhanuddin tanpa melihat kinerjanya. Lebih-lebih Burhanuddin belum seminggu dilantik sehingga belum bisa menilai performa kerja Burhanuddin.
"Saya rasa arahan Presiden saat pengumuman kabinet kemarin menjadi jelas dan gamblang kalau semua menteri akan bekerja sesuai visi dan misi Jokowi. Apalagi menteri koordinator nantinya akan punya hak vetto terhadap kebijakan para menteri di bawah koordinasinya, untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang menyimpang. Jadi tunggu dan awasi pekerjaan Jaksa Agung yang baru," ungkap Ari Junaedi.
Menurut pengajar di berbagai perguruan tinggi ini, trauma publik terhadap Jaksa Agung HM Prasetyo di kabinet Jokowi jilid satu lebih dikarenakan kebijakan kader Nasdem tersebut sangat "menguntungkan" kasus-kasus hukum yang menjerat para kepala daerah yang berafiliasi ke Nasdem.
Akibatnya fenomena migrasi politik para kepala daerah yang semula berkiblat ke Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, PKB dan lain lain sekarang beralih ke partai politik besutan Surya Paloh.
"Tak heran banyak partai politik mengeluhkan aksi loncat pagar kader-kadernya ke kandang Nasdem," ungkap Ari.
Oleh karena itu dinilai Ari Junaedi, publik harus mengawasi bersama langkah-langkah yang ditempuh Burhanuddin dengan mengesampingkan tali hubungan darah dengan politisi PDI Perjuangan. Dan sangat tidak obyektif jika kekhawatiran akan kinerja menteri lebih dikaitkan dengan hubungan persaudaraan. Padahal seharusnya melihat jejak rekam kerjaorang tersebut yang terentang lama di korps Kejaksaan Agung.
"Dengan jabatan terakhir sebagai Jamdatun, saya anggap pijakan penilaian Jokowi terhadap ST Burhanuddin sudah tepat. Kita tunggu dan kawal kerja kerja para menteri baru Jokowi jilid dua termasuk Jaksa Agung. Biarkan mereka bekerja, sementara publik wajar menilai namun dengan dosis kritik yang masuk nalar," demikian Ari Junaedi
