Nuryadi: Saya Berharap Walikota Bekasi dan SKPD Bisa Bekerjasama Dengan Komisi III

RADAR NONSTOP - Pasca pelantikan formasi AlatAlatAlatAlatAlatAlatAlatAlat Kelengkapan Dewan (AKD), Nuryadi Darmawan, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, akan memberikan yang terbaik buat Kota Patriot ini.

"Pertama, ini kan saya dipilih sudah yang ketiga kali (3 periode) oleh rakyat. Kemarin saya bekerja secara maksimal di Komisi IV, sekarang saya ditugaskan oleh Partai untuk di Komisi III. Komisi III ini ya jantungnya APBD, jantungnya Pemerintahan bisa berjalan normal ya di Komisi ini. Langkah-langkah strategis yang kita akan ambil adalah mencermati Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita yang terkini," papar Nung - sapaan akrabnya kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Jumat (4/10).

Nung menambahkan, pihaknya akan lihat APBD tahun-tahun kemarin dan tahun ini yang mana yang mau dibahas, di mana targetnya, Komisi III yang baru dibentuk ini marwahnya adalah bagaimana bisa meningkatkan target PAD.

"Ada konsekuensi logis tentunya dalam sebuah pertumbuhan ekonomi. Nah, kita mapping di dalam draf yang ada di APBD kita yang terkini itu, saya lihat ada nomenklatur yang seharusnya sudah tidak ada, masih muncul, kita sudah memahami atas apa yang digambarkan dan tertuang dari renja SKPD. Tetapi, kita juga lihat dan mencermati Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota dalam mencermati perkembangan-perkembangan terkait defisit anggaran tahun lalu. Bahkan, Walikota sendiri menyampaikan akan keparahan yang terjadi, dalam hal ini dan kurang maksimalnya pencapaian target PAD oleh SKPD penghasil," ungkap mantan Ketua DPD KNPI Kota Bekasi ini.

Ke depan, lanjut Nung, bagaimana marwah dan kinerja Komisi III dalam bekerja sama dengan SKPD pada titik sasaran yg tepat terkait peningkatkan PAD, bagaimana APBD sehat kembali, itu adalah tujuan dari rekan-rekan di Komisi III.

"Apapun ceritanya pembangunan itu tanpa adanya pengelolaan anggaran dan dana yang baik, tanpa adanya konsep keuangan kita yang dikelola secara profesional, saya pikir neraca saldo atau keseimbangan keuangan kita dalam progres LKPJ Walikota ini juga akan mengganggu stabilitas pembangunan yang ada," beber Nung.

Disinggung soal defisit anggaran, apakah Kota Bekasi layak mengalami defisit di Tahun anggaran 2018 lalu, dengan tegas Nung menjawab harusnya tidak layak, tapi yang terjadi faktanya ya seperti itu.

"Sebenarnya ada beberapa temuan dari lembaga negara, seperti LHP-BPK kemudian ada temuan-temuan dari teman-teman DPRD kita, yang kemudian Komisi III masa bhakti yang lalu pun menegaskan kepada SKPD terkait, bahkan juga mengajak berdialog dengan Walikota pada saat itu, adalah bagian dari upaya memulihkan keuangan kita, hal ini jugakan perlu ada matriks anggaran yang jelas, kemudian tingkat kebutuhan masyarakat, kemudian defisit anggaran yang luar biasa serta gagalnya upaya peningkatan pendapatan kita karena SKPD yang tidak maksimal dan yang luar biasa (tanda kutip) tidak mampu dan hanya cukup sekedar puas. Nah ini yang sebenarnya pemerintah Kota Bekasi gagal Fokus, dan menjadi ketergantungan pada kinerja dari SKPD itu sendiri. SKPD-SKPD penghasil memang harus kita genjot," terangnya.

Nung menjelaskan, selain kepada agenda-agenda atau program-program yang memang sudah tidak layak, kemudian sudah tidak punya manfaat buat masyarakat kita nanti akan usulkan ke Badan Anggaran mungkin program-program tersebut dapat dihapus atau dikurangi.

"Karena ada beberapa program-program yang saya pikir harus dirubah atau dihilangkan, contoh Kartu Sehat (KS), bantuan-bantuan hibah yang sebenarnya dari turun-temurun kembali ke situ-situ lagi. Terus agenda atau proyek rutinitas yang seharusnya sudah kita kerjakan itu tidak diulang lagi. Nah, kajian-kajian ini tergantung Pendapatan Asli Daerah Kita," ujarnya.

Nung pun menyampaikan harapannya, yang pertama Walikota kitakan bisa dianggap beliau ini seniorlah, beliau sebenarnya sangat mapan dan mampulah untuk merekonstruksi ulang anggaran supaya jauh lebih baik.

"Kami berharap, Kepala Daerah dan SKPD Pemerintah Kota Bekasi beserta jajarannya, terutama di Komisi III, dan harus serius menangani peningkatan Asli Daerah kita. Kenapa? Meningkatkan PAD ini tentunya harus meningkatkan kualitas pelayanan. Nah kalau bicara soal kualitas pelayanan, bagaimana soal apa yang kita hasilkan dan bagaimana dengan Dinas Penghasil ini mampu bekerjasama dengan dinas terkait lainnya, dan kiranya Walikota juga dapat memberikan otoritas secara maksimal dalam evaluasi terhadap permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya strategis dan menguntungkan untuk masyarakat, terutama harus pintar menuangkan program-program sesuai RPJMD dan atau bahkan dengan Visi Misi Wali Kota," pungkasnya.