Padahal Ada Security dan Satpol PP
Aneh!!! Sekretaris DPRD Kota Bekasi Instruksikan Pegawai Piket Malam
RADAR NONSTOP - Puluhan Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan non ASN DPRD Kota Bekasi mulai keluhkan adanya peraturan baru mengenai piket malam.
Mereka diminta untuk bergantian berjaga di gedung DPRD Kota Bekasi, bak petugas keamanan dalam.
Padahal, seluruh kawasan gedung DPRD Kota Bekasi sudah dilakukan penjagaan pengamanan yang melibatkan Security dan Satpol PP setiap malamnya. Kendati untuk apa hal ini diberlakukan, ASN dan non ASN DPRD Kota Bekasi tidak ada yang mengetahuinya.
"Instruksinya begitu dari pimpinan, kita juga enggak tahu kenapa disuruh piket malam. Kita piket mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB,” ungkap salah satu pegawai DPRD Kota Bekasi, yang tidak ingin namanya disebutkan.
Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Moch Ridwan menerangkan, piket malam yang diberlakukan bagi pegawai hanya bersifat sementara. Pegawai yang melakukan tugas malam di gedung DPRD, akan dibebas tugaskan pada esok harinya untuk tidak berkantor.
"Semua Pegawai berputar, karena ketika besokannya mereka bekerja, ya tidak usah bekerja karena tugas malam, dan ini pun selama tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting juga,” terangnya.
Menurutnya, gedung DPRD merupakan kantor vital yang perlu adanya pengamanan, untuk menjamin semua aktivitas para anggota DPRD dan aset yang ada.
Pemberlakuan piket malam bagi pegawai DPRD dilakukan karena situasi kemanan Nasional yang perlu diwaspadai, pasca unjuk rasa beberapa waktu lalu.
"DPRD salah satu kantor vital, yang harus selalu terjaga dan berjalan dengan baik. Nah sekarang ada piket, itu untuk pengamanan kantor ini, apalagi posisi kantor DPRD Kota Bekasi yang berada di pinggir jalan, jika ada massa yang mau ke Jakarta, pasti tidak mungkin lewat tol, tapi lewat jalan Chairil Anwar, Juanda dan seterusnya,” ucap Ridwan.
Selain itu Ridwan mengklaim adanya penawaran Bawah Kendali Operasi (BKO) dari TNI Angkatan Darat di Jakarta kepada DPRD Kota Bekasi. Penawaran itu, ia anggap sebagai situasi tingkat pusat yang perlu adanya kewaspadaan.
Meski sebelumnya dalam apel pagi di kantor Pemerintah Kota Bekasi yang dipimpin oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto, pada Senin (30/9/2019) menjelaskan, Kota Bekasi dalam keadaan kondusif.
"Kita ditawari adanya BKO oleh TNI dari pusat. BKO ini menjadi perhatian juga buat kita, kenapa kita ditawari BKO? berarti tingkat pusat dari TNI itu sudah memandang kita harus waspada,” pungkasnya, seraya mengakui piket malam yang diberlakukan ke pegawai DPRD Kota Bekasi merupakan inisiatifnya.
Penugasan yang dilakukan Sekwan DPRD Kota Bekasi diduga hanya sebatas lisan. Kendati tidak adanya surat penugasan (SP) bagi para pegawai laki-laki yang melaksanakan piket malam.
“Ada surat penugasannya kok, kita juga tembuskan ke BKPPD, bahkan Bu Sekda juga meminta saya untuk mewaspadai seluruh area DPRD Kota Bekasi, kayak semacam piket dan lainnya,” kelit Ridwan.
Ketika dikonfirmasi mengenai pemberlakuan piket malam di gedung DPRD Kota Bekasi, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto, tidak mengetahuinya. Ia mengatakan, piket hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Prajat (Satpol PP).
“Tidak ada, kecuali Satpol PP,” pungkasnya singkat.