Pekerjaan Lanjutan Jalan Underpass Rp 10 Miliar Disoal, PPTK: Saya Tidak Ada Beban
RADAR NONSTOP - Kegiatan Lelang Pengadaan Sistem Elekronik (LPSE) lanjutan pembangunan Jalan Underpass di Bekasi Timur yang menelan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019, sebesar Rp 10,5 miliar dan dilaksanakan oleh PT. SB rekanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi diduga kurang maksimal.
Sehingga pekerjaan tersebut disoal lantaran selain dalam proses pengerjaannya diduga masih terlihat tidak sesuai dengan petunjuk RAB, hasil CBR akhir kepadatan tanah jalan masih diragukan karena akan sangat berpengaruh dengan kualitas pekerjaan tersebut.
Namun hal itu dibantah Idi, selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada pekerjaan tersebut. Idi menjelaskan, sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, sudah dilakukan repair (pengecekan ulang kepadatan tanah CBR) di beberapa titik.
Dia juga menjelaskan, pihaknya hanya melanjutkan kerjaan lama dan tidak mengetahui soal pekerjaan tahun lalu.
"Yang saya tahu kerjaan sekarang, kemarin sebelum dicor, kita tes CBR (California Bearing Ratio) ulang semua. Ada dua titik kalau engga salah, makanya kita repair dulu/perbaiki, kita buang, bongkar, kita cek lagi. Begitu masuk lagi, baru kita bisa lihat, tapi saya tidak mau kerjaan yang dulu, mau kerjaan yang sekarang. Kalau yang dulu itu bukan kerjaan saya," jelas Idi di ruang kerjanya, Selasa (1/10).
Idi menambahkan, pihaknya sudah mengecek sebelum pekerjaan berjalan. "Kita sudah suruh supervisi maupun konsultan. Sebelum gelar rigit, cek dulu CBR masih masuk enggak. Konsultan bisa ngecek dia bilang ada dua titik," katanya.
Idi mengaku, sebagai PPTK dirinya tidak merasa ada beban atas beberapa temuan di lapangan saaat pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. SB berjalan.
"PPTK sekarang enggak ada beban. Mau kayak apapun, tinggal laporin kemana pun, cek apa inspektorat turun rekomendasi berapa tinggal bayar berapa selesai. Enggak ada pengaruh buat saya," ketusnya dengan santai kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group).
Keterangan Idi bertolak belakaing dengan Bonggar M, pengamat infrastruktur Kota Bekasi, yang juga sebagai Koordinator bidang anggaran dan aset Negara dari DPP Nasional Corruption Watch (NCW).
Bonggar menganggap kegiatan tersebut tidak sesuai dengan teknis saat pekerjaan berlangsung.
"Berdasarkan pantauan kami di lokasi, pekerjaan Rp 10 miliar itu diduga tidak sesuai teknis, ada beberapa item pekerjaan yang data visualnya ada pada kami," ungkap Bonggar, Rabu (2/10).
Dijelaskan, keterangan pihak rekanan Dinas PT. SB (JS-red) tidak sinkron dengan Idi sebagai PPTK Dinas Bina Marga terkait hasil CBR. Dari elivasi di lokasi kegiatan, masih terlihat legokan-legokan bekas terlindas kendaraan mobil beton yang melintasi jalur LPA terlihat bergerak.
"Tambalan yang begitu tebal memakai split diduga bekas lubang/legokan mobil yang melintas di atas LPA, maka saya menduga kepadatannya meragukan. Ini saya ungkapkan sebagai masukan untuk Dinas terkait agar dapat dievaluasi. Keterangan dari JS dan PPTK ada keterangannya, sementara kondisi di lapangan untuk LPB (Lapisan Bawah) dan LPA (Lapisan Atas) nya kami menduga terjadi pengurangan plasi dari b-nol," bebernya.
Tak hanya soal CBR, Bonggar pun mengatakan, dari segi pembesian juga banyak ditemukan kesalahan teknis pemasangan.
"Pembesian dowel pengikat beton sisi samping tidak menempel dengan tibar, karena sekang (cincin pengikat tibar-red) ketebalannya diduga bekisar hanya 10 cm, ratio (kepadatan- red) agak diragukan ?," ulasnya.
Menanggapi hal itu, Saut MN yang juga pengamat infrastruktur, meminta PPK sebagai pengendali kegiatan, PPTK yang bertanggungjawab secara teknis, agar melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing, sehingga hasil pekerjaan yang menelan anggaran besar itu kualitasnya sesuai yang diharapkan.
Saut juga akan melaporkan semua temuan dan dokumentasi kepada BPK RI.
"Kita akan kumpulkan semua data temuan dan dokumentasi kepada BPK RI sebagai evaluasi tekait kegiatan tersebut," pungkasnya.