Open Bidding DPUPR Gubrah, DPRD Kab. Bekasi Desak Segera Diulang

RADAR NONSTOP - Proses lelang jabatan atau Open Bidding Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bekasi dikabarkan gubrah atau gagal.

Kabar itu diumumkan pada Senin (2/9) malam. Pasalnya, dari beberapa pejabat yang mengikuti kompetisi tidak mendapatkan nilai yang standar ditetapkan Panitia Seleksi (Pansel).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, H. Kardin mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi ke semua pihak.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mencari tahu apa saja alasannya, sehingga open bidding itu molor. Padahal katanya, seharusnya sudah selesai pada bulan Agustus 2019 lalu.

"Kami akan pertanyakan apa saja kendala dan permasalahannya kepada pihak-pihak terkait, " tegasnya, Rabu (4/9).

Pihaknya menilai Bupati atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkompeten mulai dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) atau Pansel yang menangani lelang jabatan itu tertutup dalam memberikan tembusan ke DPRD. Padahal kata dia, PUPR adalah mitra kerja Komisi III.

"Kami juga belum tahu detail infonya seperti apa," tandasnya.

Menurutnya, kebutuhan pejabat definitif di DPUPR Kabupaten Bekasi sudah sangat urgent. Sebab, lanjutnya, FPUPR sendiri diketahui adalah Dinas pengelola anggaran terbesar untuk sektor pembangunan yang langsung berkaitan dengan masyarakat.

Sehingga sambung dia, jika hanya ada pelaksana tugas (plt) yang kebijakannya terbatas, tentunya akan menghambat pembangunan di Kabupaten Bekasi.

"Harus pejabat definitif karena lingkup pengambilan kebijakannya lebih luas," imbuhnya.

Dengan demikian, pihaknya mendesak BKPPD dan Pansel lelang jabatan segera mengulang proses open bidding tersebut.

Dengan demikian proses lelang jabatan bisa rampung dan tidak menghambat pembangunan di Kabupaten Bekasi akibat kekosongan tersebut.

"Harus cepat diulang lagi, sebab jika dibiarkan kosong akan menghambat pelayanan bahkan pembangunan," tegasnya.

Ini nama-nama beberapa pejabat yang berkompetisi lelang Jabatan Kepala PUPR diaantaranya,1.Iman Nugraha (Sekertaris PUPR). 2.Henri Lincoln (Sekertaris Disbupora). 3.Ida Nuryadi (Camat Sukakarya). 4.Ted Heraldi (Kabag Perlengkapan). 5.Karya Taruna Utama (Kabag Umum Sekwan).

Diketahui, kabar yang beredar di luar bahwa Bupati Bekasi ingin mencari aman dengan menggagalkan open bidding tersebut.

Bahkan banyak pihak yang menilai Bupati Eka Supria Atmaja bukan menyelesaikan masalah, namun membuka masalah baru.