Pernyataan Ombudsman Soal Dugaan Pungli Pendidikan di Kota Bekasi, Ini Kata Wakil Walikota

RADAR NONSTOP - Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhiyanto mengaku, sepanjang adanya kaidah hukum dan ditemukan bukti, dirinya meminta agar dugaan pungutan liar (Pungli) di Kota Bekasi dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.

Hal itu ditegaskannya saat menjawab pertanyaan terkait pernyataan Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho, dalam sambutannya pada acara Dekralasi Pendidikan Terintegrasi di Alun-alun Kota Bekasi belum lama ini. 

"Sekarang gini, itu kan katanya. Namun sepanjang itu ada kaidah hukum dan ditemukan dugaan maka harus segera diproses," papar Tri, Selasa (3/9).

Yang pasti menurut Tri, apapun laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Jika, laporan itu disampaikan kepada pemerintah Kota Bekasi.

"Saya pastikan, Bang Pepen dan Mas Tri Adhiyanto pasti akan menindaklanjuti semua laporan dari masyarakat, dengan memerintahkan Inspektorat melakukan audit dan investigasi perihal laporan yang disampaikan," terang Tri.

Sebagai contoh sambung Tri, ada pegawai yang melakukan pengambilan data, lalu kita pindah kan.  

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi  berkilah laporan pungutan liar (Pungli) yang disampikan Kaperwil Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugoro dalam sambutan bukan di Kota Bekasi.

"Mungkin itu di kota atau kabupaten lain. Bukan di Kota Bekasi," papar Hidayatullah saat dikonfirmasi

Sedang Teguh P Nugroho yang kembali dikonfirmasi mengaku, itu terjadi di Kota bekasi. 

"Itu terjadi di Kota Bekasi. Dalam sambutan saya pada kegiatan Apel Deklarasi Pendidikan Berintegritas sudah jelas. Banyak pengaduan yang kita terima perihal Pungli," tegas Teguh menanggapi pengakuan Kadisdik Kota Bekasi Inayatulah.