Bukan Karena Power Pendukung
Track Record, Harus Jadi Syarat Lolos Open Bidding Eselon II Kab. Bekasi
RADAR NONSTOP - Proses Open Bidding atau lelang Jabatan Tinggi Pratama (JTP) atau setara Eselon II pada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun 2019 ini masih terus berjalan.
Menurut informasi yang diterima RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), open bidding yang dilakukan pihak panitia seleksi (Pansel), para peserta sudah mengikuti sejumlah tahapan, di antaranya: rekam jejak, pemeriksaan kesehatan atau general chek up dan assesment.
Sedangkan besok, Selasa (27/8) hingga Kamis (29/8), kabarnya pihak Pansel Open bidding Kabupaten Bekasi akan menilai para peserta atau kandidat yang akan membuat makalah yang nantinya akan dipaparkan kandidat dan diuji oleh pansel, soal prestasi yang telah dicapai peserta saat menjabat sejumlah jabatan.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Bekasi Corruption Watch (BCW), Rochmatillah berharap agar open bidding tersebut dilakukan secara transparan.
"Open bidding harus transparan demi membuahkan hasil yang terbaik. Pejabat eselon II yang terpilih harus bisa membangun Kabupaten Bekasi di bidangnya masing-masing," tandasnya.
Peserta open bidding, kata Rochmatillah, seyogianya pernah menjabat setara eselon III pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilamarnya.
"Peserta harus pernah menjabat di salah satu OPD yang dilamarnya setara eselon III, sehingga dia sudah tahu tupoksi yang akan dikerjakan nantinya apabila menjabat kepala OPD tersebut," tandasnya, Senin (26/8).
Selain itu, lanjut dia, peserta open bidding harus menunjukan track record maupun prestasi yang telah diraih selama menjabat hingga saat ini, bukan karena faktor lainnya atau didukung oleh pihak -pihak lain yang memiliki power di Kabupaten Bekasi.
"Pansel harus memberi penilaian plus terhadap prestasi yang telah diraih peserta open bidding selama menjabat eselon III tempat dia bekerja saat ini," imbuhnya.
Dengan demikian, sambung Rochmatillah, open bidding yang transparan dan akuntabel dapat menghasilkan pemimpin yang kredibel yang menguasai bidang yang dituju, jika terpilih menjadi Kepala OPD yang dilamarnya, bukan pemimpin yang tidak mengerti apa yang akan dikerjakannya kelak.
Untuk diketahui, saat ini jabatan yang kosong dan dilakukan open bidding di antaranya: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Dinas UMKM, Dinas PUPR, Satpol PP dan Dinas Damkar.