Bekasi Jadi Jakarta Tenggara, PPP: Harus Ada Kajian Menyeluruh
RADAR NONSTOP - Menyikapi polemik terkait wacana bergabungnya Kota Bekasi ke provinsi DKI dan menjadi Jakarta Tenggara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Bekasi angkat bicara.
Kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Solihin mengatakan, bicara gabungnya Kota Bekasi dengan Provinsi DKI Jakarta ya harus ada kajian secara menyeluruh.
"Harus ada kajian secara menyeluruh. Seperti masalah biaya menyangkut KTP, hukum, serta dukungan masyarakat Kota Bekasi khususnya. Jadi menurut saya, untuk saat ini belum tepat, karena Kota Bekasi mampu mandiri, berdikari dan bisa dibilang mapan," papar anggota petahana DPRD Kota Bekasi yang kembali terpilih pada Pemilu 17 April tersebut dengan tegas, Selasa (20/8).
Menurut Solihin, Kota Bekasi saat ini sudah mapan, sejahtera, kesehatan dan pendidikan serta keamanan sudah dicover dengan baik oleh Pemerintah.
"Otonomi daerah kalau terlalu melebar nanti akan tidak tersentuh oleh birokrasi. Ini kan administratif, yang mana Walikota ditentukan oleh Gubernur. Belum lagi menyangkut struktural birokrat kepemerintahan, SDM harus mempuni, langkah-langkah ke depan birokrat harus dipikirkan. Yang pasti hal ini ranah Presiden dan DPR RI," terang Solihin.
"Boleh saja kita berwacana, namun melangkah itu harus ada rencana yang matang," tambahnya.
Bicara Otonomi Daerah, lanjut dia, indeks kemiskinan menurun, pendapatan daerah minim, ketika warga berpenghasilan rendah, pendidikan menurun baru bisa dilakukan pemekaran.
"Kota Bekasi menurut saya sudah mapan. Namun bicara sejarah, Kota Bekasi masuk Batavia jadi saya setuju jika gabung ke Jakarta karena kultur budaya Bekasi Betawi bukan Sunda. Pemimpin harus punya pemikiran besar, itu improvisasi beliau (Walikota Bekasi)," pungkasnya.