Forum Orda: Bupati Bekasi Harus Bernyali, Jangan Diam Bae

RADAR NONSTOP - Polemik pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Bekasi dari internal Partai Golkar semakin memprihatinkan. Hal itu membuat sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda Bekasi turut prihatin.

Seperti sekumpulan pemuda yang tergabung dalam Forum Organisasi Daerah (Orda) Bekasi.

Mereka meminta Bupati Bekasi selaku Plt Ketua Partai Golkar Kabupaten Bekasi harus berani mengambil sikap terkait siapa bakal Calon pendamping dirinya yang direkomendasikan oleh Partai.

"Bupati Bekasi harus berani mengambil sikap jangan hanya menunggu. Besok surat dari berbagai elemen organisasi mahasiswa dan kepemudaan kami antar dan Bupati harus mengeluarkan pernyataan dengan jelas ke publik terkait tuntutan kami sebagai Ketua Plt Golkar sikap dan keberanian Pak Eka kami tunggu," papar Faisal, Humas Forum Orda Bekasi kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Rabu (7/8).

Faisal menjelaskan, adapun mekanisme penjaringan harus dijelaskan kepada publik. Kata dia, jangan sampai ada muatan-muatan politik seperti pengamanan dan kenyamanan jabatan saja, namun harus lebih diutamakan kepentingan masyarakat Bekasi.

"Bupati jangan diam bae, harus bersikap dan menjelaskan mekanisme penjaringan Cawabup Bekasi. Jadi masyarakat tahu, siapa calon pendamping beliau, sehingga program dan janji kampanye Bekasi Baru, Bekasi Bersih bisa berjalan sesuai Visi-Misi Kabupaten Bekasi," tegasnya.

Untuk itu, lanjut Faisal, pihaknya menyampaikan penolakan secara tegas akan Cawabup Bekasi yang melakukan beli rekomendasi. Sebab, hal ini akan berdampak besar bagi kinerja Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

"Kami mengecam dan sangat menolak Cawabup Bekasi yang melakukan mahar politik dan politik dinasti, sehingga program untuk Bekasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tidak akan terpenuhi, di antaranya Achmad Marjuki pernah terlibat dalam kejahatan serta pernah diperiksa di Bareskrim di tahun 2015 lalu. Tuti Yasin sebagai Cawabup karena bagian dari dinasti mantan Bupati Bekasi yang terlibat kasus gratifikasi Meikarta," pungkasnya.